Analisa terhadap pemikiran dan argumen seorang Budiman Sudjatmiko yang muncul di berbagai media, podcast, dan wacana publik.

Saat ini Indonesia sedang berada di fase transisi paradigma pembangunan yang cukup besar. Karena itu wajar jika muncul kegelisahan, resistensi, bahkan kebingungan dari banyak pihak — terutama mereka yang terbiasa membaca ekonomi hanya dari indikator pasar jangka pendek.

Yang menarik dari cara Budiman Sujatmiko menjelaskan adalah dia mencoba menerjemahkan visi ideologis pemerintahan Prabowo Subianto ke bahasa yang bisa dipahami publik. Dan menurut saya, itu memang belum banyak dilakukan oleh menteri atau pejabat lain.

Ada beberapa layer yang penting dilihat secara “zoom-out” :

1. Pemerintah sedang mencoba mengubah orientasi pembangunan

Selama bertahun-tahun, logika pembangunan Indonesia relatif dominan pada:

* stabilitas makro,

* pertumbuhan,

* investasi,

* konsumsi,

* efisiensi pasar.

Sekarang terlihat ada pergeseran:

* pemerataan,

* ketahanan nasional,

* industrialisasi,

* pangan,

* SDM,

* kontrol rantai pasok,

* hilirisasi,

* dan peran negara yang lebih aktif.

Secara global, ini sebenarnya bukan fenomena Indonesia saja.

Amerika melakukan:

* CHIPS Act,

* proteksi industri,

* subsidi besar.

China sejak lama:

* state-driven development.

India:

* industrial nationalism.

Jadi arah Indonesia menuju negara yang lebih aktif mengintervensi ekonomi sebenarnya bagian dari tren geopolitik baru juga.

2. “APBN sebagai pemerataan, Danantara sebagai pertumbuhan”

Saya pikir framing ini cukup kuat.

Kalau benar dijalankan konsisten:

* APBN fokus menjaga kohesi sosial,

* Danantara fokus akumulasi aset dan investasi jangka panjang, maka pemerintah sedang mencoba memisahkan:

* fungsi sosial negara,

* dan fungsi kapitalisasi ekonomi nasional.

Itu menarik.

Karena selama ini APBN sering dipaksa melakukan semuanya sekaligus:

* subsidi,

* bansos,

* infrastruktur,

* investasi,

* penyelamatan BUMN,

* dll.

3. MBG, Smartboard, Sekolah Rakyat — ini sebenarnya intervensi SDM

Orang sering melihat program-program itu sebagai “belanja”.

Padahal dari sudut lain:

* makan bergizi = intervensi kesehatan dan kognitif,

* smartboard = akselerasi literasi digital,

* Sekolah Rakyat = mobilitas sosial,

* Sekolah Garuda = talent acceleration.

Apakah implementasinya sempurna? Tentu belum.

Tetapi saya menangkap maksud Budiman Sujatmiko:

negara sedang mencoba mengejar waktu.

Karena bonus demografi tidak menunggu.

Kalau gagal meningkatkan kualitas SDM dalam 10–15 tahun ini, Indonesia bisa masuk jebakan middle income trap lebih lama.

4. “Melakukan yang benar” vs “melakukan dengan benar”

Ini kalimat filosofis yang dalam.

Karena banyak kebijakan besar dalam sejarah awalnya memang:

* berantakan,

* mahal,

* tidak efisien,

* dikritik,

* bahkan dianggap mustahil.

Tetapi kalau arah dasarnya benar, sistem biasanya akan membaik lewat iterasi.

Contoh historis:

* industrialisasi Korea Selatan,

* reformasi China,

* pembangunan Singapura awal,

* bahkan internet awal di Amerika.

Tahap awal sering penuh trial-error.

5. Ide “Hijrah dari Korporasi ke Koperasi”

Ini yang paling menarik sekaligus paling kontroversial.

Saya rasa yang dimaksud Budiman bukan anti-korporasi.

Tetapi:

* distribusi nilai ekonomi jangan terlalu terkonsentrasi,

* rakyat jangan hanya jadi konsumen,

* perlu kepemilikan kolektif,

* supply chain nasional jangan seluruhnya dikuasai middleman besar.

Dan di sisi lain:

* korporasi didorong naik kelas: 

* R&D,

* teknologi,

* brand global,

* manufaktur bernilai tambah.

Kalau berhasil, itu bisa menjadi model ekonomi yang khas Indonesia:

* bukan kapitalisme murni,

* bukan sosialisme negara,

* tetapi ekonomi gotong royong modern.

6. Mengapa banyak analis terlihat “galau”

Karena indikator ekonomi klasik kadang belum bisa langsung membaca perubahan paradigma.

Pasar biasanya menyukai:

* kepastian,

* gradual,

* predictable,

* efisien,

* minim intervensi.

Sementara pemerintah sekarang terlihat:

* agresif,

* cepat,

* ideologis,

* nasionalistik,

* state-driven.

Maka otomatis muncul:

* volatilitas sentimen,

* kekhawatiran fiskal,

* tekanan rupiah,

* debat akademik.

Itu normal.

7. Yang menurut saya paling penting: execution

Pada akhirnya sejarah akan menilai bukan dari narasi, tetapi:

* apakah kemiskinan turun,

* apakah SDM naik,

* apakah industri tumbuh,

* apakah desa lebih kuat,

* apakah kelas menengah bertambah,

* apakah Indonesia lebih mandiri.

Karena ide besar tanpa eksekusi bisa gagal. Tetapi sebaliknya: kadang negara memang perlu keberanian mengambil lompatan besar sebelum semuanya terlihat “rapi”. kita harus bisa zoom-in dan zoom-out. Karena kalau hanya zoom-in: yang terlihat hanya masalah implementasi harian. Kalau hanya zoom-out: bisa terjebak romantisme ideologi. Keduanya harus dibaca bersamaan. 

Seperti kita melihat gambar di HP, lakukan zoom-in dan zoom-out hingga kita paham gambar besarnya secara utuh.

Penulis

Putu Sudiarta
Konsultan GovTech & Smartcity