Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Minggu, 25 Oktober 2026
Seluruh Fraksi DPRD Buleleng Sepakat Lanjutkan Pembahasan Dua Ranperda
BERITABALI.COM, BULELENG.
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (9/7).
Dua Ranperda yang akan dibahas lebih lanjut yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua rancangan peraturan tersebut untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Agenda selanjutnya adalah rapat paripurna dengan penyampaian jawaban Bupati Buleleng atas pandangan umum yang telah disampaikan masing-masing fraksi.
"Selanjutnya DPRD Kabupaten Buleleng akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Buleleng atas pandangan umum fraksi-fraksi," ujarnya.
Meski memberikan persetujuan, setiap fraksi juga menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan-Hanura mengapresiasi keberhasilan Pemkab Buleleng mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, fraksi ini meminta pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pengelolaan aset agar lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menilai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) perlu semakin dioptimalkan melalui inventarisasi aset secara menyeluruh. Menurut fraksi tersebut, langkah ini penting agar seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung peningkatan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng.
Di sisi lain, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Pemkab Buleleng didorong mengevaluasi pengelolaan persediaan di fasilitas kesehatan, khususnya terkait ketersediaan oksigen, serta memprioritaskan perbaikan jalan yang hingga kini masih mengalami kerusakan di sejumlah wilayah.
Adapun Fraksi Demokrat-PKB berpandangan bahwa perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan agar sejalan dengan perkembangan regulasi. Fraksi ini juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Selain itu, Fraksi Demokrat-PKB mendorong peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan. Dengan seluruh fraksi menyatakan persetujuan, pembahasan dua Ranperda kini berlanjut ke tahapan penyampaian jawaban Bupati Buleleng sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam bersama DPRD.
Editor: Redaksi
Reporter: DPRD Buleleng
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5639 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4583 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2514 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2181 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2178 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan