Kehadiran pusat perbelanjaan baru Sira Village di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, menjadi perhatian DPRD Kota Denpasar. Lonjakan kendaraan sejak pusat perbelanjaan tersebut dibuka dinilai ikut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan Serangan hingga sepanjang Bypass Ngurah Rai.

Persoalan tersebut disoroti Fraksi Gerindra dan Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar dalam rapat paripurna, Rabu (12/8). Dewan meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi menyiapkan solusi lalu lintas yang berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Anugraha Merta, mengatakan kemacetan menuju kawasan KEK Kura-Kura Bali perlu segera diantisipasi bersama perangkat daerah terkait.

“Dengan sudah dibukanya pusat perbelanjaan baru di KEK Kura-Kura Bali yang menyebabkan kemacetan bertambah, harus segera diantisipasi oleh pemerintah melalui perangkat daerah terkait,” ujarnya, Rabu (12/8).

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar, I Gede Tommy Sumertha, mengatakan persoalan kemacetan kini terjadi hampir setiap hari. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada jalan nasional dan provinsi, tetapi juga merambah jalan kota hingga ruas jalan di kawasan permukiman.

Menurut Tommy, diperlukan pembenahan tata kelola lalu lintas yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang didorong DPRD adalah pembangunan underpass di simpang Tol Bali Mandara–Bypass Ngurah Rai.

Dewan juga mengusulkan pembangunan underpass di simpang Gatot Subroto Barat–Cokroaminoto serta percepatan pembangunan jalan in-out menuju Pelabuhan Sanur.

DPRD Usulkan Akses KEK Kura-Kura Bali ke Tol

Khusus persoalan kemacetan menuju KEK Kura-Kura Bali, Tommy mendorong pembangunan akses jalan in-out yang menghubungkan kawasan KEK di Serangan dengan Tol Bali Mandara.

Pembangunan akses tersebut dinilai membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat. Dengan adanya akses alternatif, arus kendaraan menuju kawasan KEK Kura-Kura Bali diharapkan tidak seluruhnya bertumpu pada ruas jalan yang saat ini menjadi titik kepadatan.

Selain infrastruktur, DPRD Kota Denpasar juga meminta penataan parkir diperkuat. Pemkot bersama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma didorong menertibkan kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Larangan parkir di atas trotoar juga diminta ditegakkan. Penambahan kantong parkir di sejumlah kawasan turut menjadi perhatian DPRD, antara lain di Pasar Badung, GOR Ngurah Rai, Plaza Thamrin, Plaza Suci, Pasar Sanglah dan Pasar Kreneng.

Dewan juga mendorong pembangunan gedung khusus parkir. Selain mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan, fasilitas tersebut dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

Tommy menambahkan, kegiatan masyarakat, swasta maupun pemerintah seperti event dan festival juga dapat memicu kepadatan lalu lintas. Karena itu, kegiatan yang menggunakan atau berdampak terhadap ruas jalan perlu diatur agar tidak semakin membebani lalu lintas Kota Denpasar.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan kepadatan kendaraan di Bypass Ngurah Rai, mulai dari perempatan Pesanggaran hingga kawasan Benoa Tol dan ke arah timur, saat pembukaan Sira Village dipengaruhi sejumlah faktor.

Salah satunya adalah adanya penutupan sebagian ruas jalan akibat kegiatan upacara masyarakat di Banjar Pesanggaran. Selain itu, tingginya jumlah kendaraan yang datang ke pusat perbelanjaan baru juga turut memengaruhi kondisi lalu lintas.

Menurut Arya Wibawa, kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut mulai berangsur berkurang setelah antusiasme masyarakat pada masa awal pembukaan pusat perbelanjaan mulai menurun.

Pemkot Denpasar juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengaturan lalu lintas. Hal ini karena Bypass Ngurah Rai berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, termasuk pengaturan sistem Area Traffic Control System (ATCS).

Sinkronisasi sistem ATCS milik Pemerintah Provinsi Bali dengan sistem ATCS Pemerintah Kota Denpasar dinilai penting agar pengaturan arus kendaraan dapat berjalan lebih efektif.

Sementara terkait usulan pembangunan jalan penghubung dan underpass, Pemkot Denpasar memastikan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Untuk usulan jalan dan underpass, pihaknya akan segera koordinasi, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” pungkasnya.