DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Kamis (13/8/2026), di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, peningkatan pendapatan daerah turut mendorong kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Pendapatan daerah meningkat sekitar Rp200 miliar lebih, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp9,5 triliun lebih menjadi Rp9,8 triliun lebih. Sementara belanja daerah meningkat sekitar Rp1,7 triliun, dari Rp11 triliun lebih menjadi Rp13 triliun lebih.

Sebagian besar peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. DPRD Badung menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Badung tersebut.

"Bupati menyampaikan bahwa ada peningkatan baik, pendapatan begitu juga APBD kita yang belanjanya mencapai sekitar Rp13 triliun. Ya tentu, karena seperti kita ketahui bersama bahwa di bidang infrastruktur ini, dari KUA dan PPAS sebelumnya yaitu, Induk 2026 ini angkanya kan 55% ya untuk infrastruktur. Nah, sekarang di Perubahan ini justru hampir mencapai 60%, yaitu 59,80%. Ini artinya bahwa, komitmen Bapak Bupati untuk, melengkapi fasilitas, terutama berhubungan dengan pariwisata, yaitu infrastruktur jalan. Nah, kita hormati, kita hargai, dan kita dukung tentunya hal tersebut," paparnya usai pelaksanaan rapat Paripurna masa persidangan pertama DPRD, Kabupaten Badung tahun sidang 2026-2027 dengan penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan perubahan KUA-perubahan PPAS tahun anggaran 2026.

Meski mendukung peningkatan belanja infrastruktur, Anom Gumanti menyarankan Bupati Badung tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya pinjaman yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung. Menurutnya, kemampuan daerah dalam membayar kewajiban perlu diperhitungkan agar kondisi keuangan daerah tetap sehat.

"Agar selalu dalam pengelolaan keuangan daerah ini betul-betul memperhatikan prinsip kehati-hatian. Karena, seperti kita ketahui bahwa Badung ini kan juga punya pinjaman. Nah, kita harus hitung kemampuan daerah kita, kemampuan bayar utangnya tentu. Tapi astungkara, kalau kita melihat data dari Bapenda yang kita punya, setiap triwulan ini rupanya Pendapatan Asli Daerah kita disektor pariwisata terutama PHR, Pajak Hotel dan Restorannya cenderung meningkat terus. Nah, mudah-mudahan kondisi ini bisa terpelihara sampai nanti di 2026 ini," bebernya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi DPRD Badung yang telah melakukan pembahasan hingga menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, anggaran perubahan tersebut diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas daerah. Prioritas tersebut meliputi penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Prioritas lainnya mencakup integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan pariwisata Badung yang berkualitas.

Adi Arnawa berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati dapat memberikan manfaat serta membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Badung.

“Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah," pungkasnya.