Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Pemprov Bali mengirimkan tim kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali ke wilayah terdampak. Tim tersebut bertugas melakukan asesmen sekaligus membawa bantuan logistik awal untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan koordinasi dilakukan Gubernur Bali dengan Gubernur NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sesaat setelah bencana terjadi. Koordinasi tersebut tidak terlepas dari ikatan historis Bali, NTB, dan NTT dalam bingkai Bali Nusra.

“Begitu terjadi bencana, Bapak Gubernur langsung berkoordinasi dengan Gubernur NTT dan NTB,” kata Dewa Made Indra, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan data BNPB yang dipublikasikan melalui sosial media A-PAD Indonesia, data terbaru pada 16 Agustus 2026 pukul 21.00 WIB, gempa berdampak terhadap sembilan kabupaten dan satu kota di NTT, serta sejumlah wilayah di NTB dan Sulawesi Selatan.

Di NTT, wilayah terdampak meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, Nagekeo, Ende serta sejumlah wilayah lainnya. Data tersebut mencatat 54 orang meninggal dunia, 199 orang luka-luka dan 9.963 orang mengungsi. Sebanyak 1.528 kepala keluarga (KK) juga tercatat terdampak.

Dampak kerusakan juga cukup besar. Sebanyak 2.403 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 1.543 rumah rusak berat, 328 rusak sedang dan 532 rusak ringan.

Selain rumah, sebanyak 110 fasilitas pendidikan, 65 fasilitas ibadah, 211 fasilitas kesehatan, 105 unit kantor, satu gedung olahraga, 18 fasilitas irigasi, 42 fasilitas umum serta 34 titik jalan dilaporkan terdampak.

Bali Kirim Tim Kesehatan

Menurut Dewa Made Indra, Pemprov Bali telah mengirimkan lima tenaga kesehatan untuk melakukan asesmen di lokasi bencana.

Tim tersebut bertugas memetakan kebutuhan kesehatan sekaligus melihat bentuk bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat terdampak.

Selain tim kesehatan, Kepala BPBD Provinsi Bali, Gede Beje, juga telah berangkat bersama timnya. Mereka membawa bantuan logistik awal sekaligus berkoordinasi dengan BPBD NTT dan NTB mengenai kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Logistik awal yang dibawa antara lain beras, mi, telur serta peralatan memasak. Namun, Dewa Made Indra menegaskan jumlah bantuan lanjutan dari Pemprov Bali belum ditentukan karena masih menunggu hasil asesmen.

“Jumlah total bantuan belum ditentukan. Kita menunggu hasil asesmen supaya bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah terdampak saat ini cukup beragam. Data lapangan menunjukkan kebutuhan meliputi tenda pengungsian dan posko, makanan siap saji, beras dan sembako, air bersih dan tandon air, selimut, tikar atau perlengkapan tidur, obat-obatan, peralatan dapur hingga genset, handy talky (HT), kompor dan peralatan penerangan.

Di Kabupaten Nagekeo, misalnya, kebutuhan yang dicatat antara lain tenda pengungsian, tenda posko dan peleton, paket perlengkapan tidur untuk keluarga, peralatan dapur, air bersih, galon, obat-obatan serta peralatan penerangan.

Sementara di Kabupaten Sikka dibutuhkan tenda berukuran 6x12 meter, velbed, obat-obatan, genset, HT, senter, kompor, makanan siap saji dan air bersih. Kebutuhan serupa juga muncul di wilayah Manggarai, Ende, Manggarai Timur dan Manggarai Barat.

Dewa Made Indra mengatakan pendekatan berbasis asesmen diperlukan agar bantuan dari Bali tidak sekadar menambah jumlah bantuan, tetapi benar-benar mengisi kekurangan sumber daya yang dibutuhkan di lokasi terdampak.

“Yang kita ingin pastikan adalah bantuan yang diberikan efektif, sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Ia mengatakan hal tersebut penting karena sebagian wilayah terdampak berada di Pulau Flores, sementara ibu kota Provinsi NTT berada di Kupang. Karena itu, tim dari Bali dikirim untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat dan kebutuhan di lokasi.

Selain memetakan kebutuhan, tim Bali juga ditugaskan mencari informasi mengenai kemungkinan adanya warga Bali yang terdampak bencana di wilayah tersebut.

Gubernur Bali Dijadwalkan ke NTT

Dewa Made Indra mengatakan Gubernur Bali dijadwalkan berangkat ke NTT setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Bali direncanakan meninjau lokasi bersama Gubernur NTT.

Respons tersebut merupakan inisiatif bersama antara Bali dan NTB. Tiga kepala daerah, yakni Gubernur Bali, Gubernur NTB dan Gubernur NTT, telah melakukan komunikasi melalui konferensi video untuk membahas penanganan bencana serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Sejumlah daerah di NTT juga telah menetapkan status kedaruratan. Provinsi NTT menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, 15-28 Agustus 2026. Kabupaten Manggarai Barat juga menetapkan tanggap darurat selama 14 hari, sementara Kabupaten Ende menetapkan status yang sama hingga 29 Agustus.

Kabupaten Manggarai menetapkan tanggap darurat selama 90 hari hingga 13 November 2026. Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status siaga darurat selama 21 hari hingga 4 September, sedangkan Kabupaten Ngada menetapkan tanggap darurat selama 30 hari hingga 15 September 2026. Kabupaten Nagekeo menetapkan status pernyataan bencana.

Selain mengirimkan bantuan langsung, Pemprov Bali juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut membantu korban bencana di NTT melalui rekening peduli bencana yang difasilitasi BPBD Bali.

Dewa Made Indra menegaskan fasilitas tersebut bukan bentuk permintaan bantuan dari pemerintah, melainkan wadah bagi masyarakat yang secara sukarela ingin memberikan dukungan kepada warga NTT.

“Ini bukan pemerintah meminta bantuan. Kami hanya memfasilitasi masyarakat yang ingin membantu,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh donasi yang masuk akan diumumkan secara transparan dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak di NTT.

Menurut Dewa Made Indra, langkah tersebut merupakan bagian dari semangat kebersamaan Bali, NTB dan NTT dalam menghadapi bencana. Koordinasi antardaerah akan terus dilakukan agar dukungan yang diberikan dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.