Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp Site Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, setelah meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program energi terbarukan tersebut, Selasa (25/06/2026).

Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Bali. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus mendukung citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengedepankan lingkungan bersih.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana serta sejumlah pejabat terkait.

Usai peluncuran dan groundbreaking, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menandatangani Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali.

Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pengembangan PLTS tersebut di Bali. Menurutnya, program energi bersih ini sejalan dengan arah pembangunan Bali yang telah dirancang melalui kebijakan Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih.

"Mewakili Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali. Untuk diketahui, alokasi untuk Bali saat ini mencapai 1.000 GWp," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan dieksekusi oleh PT PLN (Persero). Koster menilai momentum saat ini menjadi kesempatan untuk mempercepat implementasi energi terbarukan di Bali.

"Bapak Presiden telah memberikan kebijakan yang dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan dieksekusi oleh PT. PLN Persero yang lokasinya di Provinsi Bali," sebutnya.

Menurut Koster, pengembangan energi bersih sebenarnya bukan kebijakan baru bagi Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki landasan melalui Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

"Kami sangat berbahagia dan berterimakasih, karena Bali memiliki kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal, karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan," ungkapnya.

Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran dalam mendukung percepatan program tersebut, terutama melalui penyediaan lahan negara yang tidak produktif agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Tugas kami di daerah, ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih. Jadi ini akan kami laksanakan," jelasnya

Selain memenuhi kebutuhan listrik, Koster melihat pengembangan PLTS memiliki dampak strategis terhadap sektor pariwisata Bali. Penggunaan energi bersih dinilai dapat memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan.

"Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Menteri ESDM bersama Dirut PLN, agar Bali ini menggunakan Energi Baru Terbarukan. Manfaat dari pada PLTS ini, tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih. Jadi ini kebijakan yang sangat bermanfaat dan program PLTS ini tidak lagi impor BBM, biayanya juga jauh lebih murah," pungkasnya.

PLN Dorong Peralihan dari Energi Fosil

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan PLTS menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperbesar penggunaan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor.

Ia menilai pengembangan energi terbarukan di Bali juga selaras dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang digagas Pemerintah Provinsi Bali.

"Ini suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Sebagai contoh di Bali, dengan adanya 100 GWp. Untuk saat ini kami mengaplikasikan untuk tahap awal 1000 GWp. Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Ini sejalan dari program Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster terkait Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi penopang pariwisata Bali. Agar pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adnaya energi hijau, yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis," paparnya.

Darmawan menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerjasama. Akselerasi ini perlu kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan," sebutnya.

Dengan dimulainya pembangunan PLTS di Site Gilimanuk, Bali memasuki tahapan baru dalam pengembangan energi terbarukan. Program tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus memperkuat konsep pariwisata Bali yang berbasis lingkungan bersih dan berkelanjutan.