Sebanyak empat kepala keluarga (KK) di Banjar Griya, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terancam kehilangan rumah dan merajan setelah kalah dalam perkara sengketa lahan. Namun, Pengadilan Negeri (PN) Gianyar menyebut proses tersebut masih berada pada tahap constatering atau pencocokan objek perkara.

Sengketa lahan tersebut berujung pada permohonan eksekusi berdasarkan Perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Gianyar. Putusan hingga tingkat Mahkamah Agung pada 2025 memenangkan pihak tergugat.

Salah seorang warga yang merupakan Termohon III, Ida Bagus Putu Romi, mengatakan empat KK kini menghadapi ketidakpastian tempat tinggal. Rumah yang mereka tempati selama ini merupakan tempat tinggal keluarga secara turun-temurun dan di dalamnya juga terdapat merajan.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena sebagian penghuni rumah merupakan lansia dan anak yatim. Dari empat KK, salah satu rumah dihuni sepasang lansia bersama dua cucu yang telah menjadi yatim piatu.

Sementara itu, rumah lainnya ditempati seorang lansia bersama tiga anak yatim. Secara ekonomi, keluarga tersebut juga tergolong kurang mampu dan masuk dalam desil 1-3.

Situasi semakin berat ketika proses constatering berlangsung. Salah seorang lansia disebut harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami serangan jantung.

“Setelah itu bagaimana? Kami sudah tinggal di sana turun-temurun. Ada anak-anak yang tidak mengerti persoalan juga ikut menanggung situasi ini,” katanya, Selasa (1/9/2026).

Pemdes Batuan Sebut Sudah Mediasi Sejak 2022

Perbekel Batuan, Ari Anggara, membenarkan kondisi empat KK yang terdampak sengketa lahan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Batuan telah berupaya memediasi persoalan sejak 2022.

Namun, upaya mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu hingga perkara akhirnya berlanjut ke ranah hukum.

“Secara hukum kita tidak bisa apa-apa. Tahapan yang seharusnya dilakukan oleh pemdes sudah dilakukan semua. Kita sekarang bicara kemanusiaan,” katanya.

Ari mengatakan empat KK tersebut tidak memiliki lahan alternatif untuk tempat tinggal apabila eksekusi nantinya dilaksanakan. Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Gianyar dapat membantu mencarikan solusi bagi warga yang terdampak.

“Di satu sisi putusan hukum memang sudah begitu dan harusnya pemdes tetap tunduk pada putusan hukum. Namun di sisi lain, rasa kemanusiaan kepada yang akan tergusur sama sekali tidak bisa saya abaikan,” ujarnya.

PN Gianyar: Eksekusi Masih Tahap Constatering

Sementara itu, Juru Bicara PN Gianyar Aulia Ali Reza, S.H., saat dikonfirmasi, Selasa (1/9), menjelaskan bahwa proses perkara terkait permohonan eksekusi belum sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi.

Saat ini, proses masih berada pada tahap constatering, yakni pencocokan objek perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi dengan objek sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

“Untuk surat tersebut masih dalam tahap constatering untuk mencocokkan objek perkara yang dimintakan eksekusi berdasarkan putusan sebagaimana termaksud,” jelasnya.

Constatering terhadap objek perkara telah dilaksanakan pada Kamis (27/8). Setelah tahapan tersebut, masih akan ada penetapan kembali mengenai pelaksanaan eksekusi.

“Adapun perihal pelaksanaan eksekusinya akan ada penetapan lagi,” katanya.