Fraksi Demokrat-PKB DPRD Kabupaten Buleleng meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan RSUD Buleleng yang direncanakan mulai 2027. Pemkab juga diminta memperhatikan fasilitas dan kebutuhan pelayanan di RSUD Tangguwisia, Kecamatan Seririt, serta RSUD Giri Emas, Kecamatan Sawan.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKB DPRD Buleleng, Hj Mulyadi Putra, seusai rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan RSUD Buleleng, Selasa (20/10/2026).

Mulyadi mengatakan, pembangunan RSUD Buleleng direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp203 miliar. Proyek tersebut menggunakan skema tahun jamak atau multi years selama dua tahun anggaran.

Namun, menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan di Buleleng seharusnya tidak hanya terpusat pada satu rumah sakit. Pemerataan fasilitas kesehatan perlu menjadi perhatian mengingat wilayah Kabupaten Buleleng cukup luas dan kebutuhan pelayanan masyarakat tersebar di berbagai kecamatan.

Ia menyoroti keluhan masyarakat mengenai fasilitas di RSUD Tangguwisia yang dinilai belum memadai, termasuk ketersediaan pendingin ruangan atau AC.

“Rumah sakit Tangguwisia dan Giri Emas juga sama-sama memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kami berharap dua rumah sakit ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran, fasilitas, gedung, maupun peralatannya,” ujarnya.

Fraksi Demokrat-PKB berharap pembangunan RSUD Buleleng tidak mengesampingkan kebutuhan peningkatan pelayanan di RSUD Tangguwisia dan RSUD Giri Emas. Perhatian terhadap anggaran, kondisi gedung, kelengkapan peralatan, serta kenyamanan pasien dinilai penting untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan.

Selain mendorong pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, Fraksi Demokrat-PKB juga meminta agar rencana pembangunan RSUD Buleleng dilengkapi dengan uji publik.

Mulyadi menilai, keterlibatan masyarakat diperlukan agar pembangunan rumah sakit benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan pengguna layanan kesehatan. Masukan masyarakat diharapkan menjadi pertimbangan dalam menentukan fasilitas serta desain ruang pelayanan.

“Fasilitas apa yang dibutuhkan dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang nyaman, itu harus menjadi pertimbangan. Mungkin ruang polinya bisa dibuat lebih luas, agar masyarakat nyaman. Jadi kebutuhan mereka juga harus didengarkan melalui uji publik ini," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan pembangunan RSUD Buleleng masih dalam tahap lelang manajemen konstruksi (MK). Tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan master plan dan lelang pekerjaan fisik.

Pemkab Buleleng merencanakan pembangunan dua gedung terintegrasi untuk memperkuat sejumlah layanan kesehatan. Gedung pertama akan digunakan untuk pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK), yakni layanan kegawatdaruratan ibu dan bayi. Sementara gedung kedua akan menampung instalasi bedah sentral (IBS) dan stroke center.

Kedua gedung dirancang memiliki empat lantai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan rumah sakit yang berkontur bertingkat. Pengembangan tersebut juga mencakup fasilitas neonatal intensive care unit (NICU) untuk perawatan intensif bayi baru lahir.

Rencana fasilitas itu mencakup 20 tempat tidur NICU dan 24 tempat tidur untuk pelayanan perawatan lainnya sesuai standar kementerian. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelayanan pasien sekaligus mengurangi beban fasilitas yang tersedia saat ini.