Pemerintah Provinsi Bali mulai mengoperasikan 11 unit bus listrik hibah Pemerintah Korea Selatan pada Senin (9/11/2026). 

Bus melayani rute GOR Ngurah Rai hingga Garuda Wisnu Kencana (GWK) melalui Jalan Hayam Wuruk dengan tarif gratis selama satu tahun. Seluruh biaya operasional ditanggung melalui APBD Provinsi Bali.

Pengoperasian armada bus listrik tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali mengembangkan transportasi publik berbasis energi bersih sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Gubernur Bali Wayan Koster turut menjajal bus listrik pada hari pertama operasional, dari GOR Ngurah Rai menuju halte Universitas Udayana di Jalan PB Sudirman. Ia menilai bus dengan desain modern tersebut memberikan kenyamanan bagi penumpang, terutama dari sisi pendingin udara.

"Jadi katakanlah nol polusi, nol emisi, dan no suara. Dalam setahun gratis, jadinya Rp0 untuk penumpang. Artinya, operasional dibiayai APBD Provinsi Bali," kata Koster.

Pengoperasian bus listrik ini merupakan bagian dari kebijakan Bali Energi Bersih. Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 mengarahkan penggunaan energi pembangkit listrik agar tidak lagi menggunakan batu bara dan beralih minimal ke gas. Sementara Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 mengatur penggunaan kendaraan bermotor listrik.

Koster mengakui implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena Bali terdampak pandemi COVID-19 selama tiga tahun. Karena itu, pemerintah kini mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik untuk transportasi publik maupun kendaraan pribadi.

"Karena itulah sekarang momentumnya kita akan melakukan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik untuk transportasi publik seperti bus ini maupun kendaraan mobil dan sepeda motor," ujarnya.

Menurut Koster, penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi polusi udara sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali sebagai destinasi yang mengarah pada transportasi ramah lingkungan.

Nilai Hibah Bus dan Charger Capai Rp50 Miliar

Sebanyak 11 unit bus listrik hibah Korea Selatan tersebut memiliki nilai sekitar Rp45,6 miliar. Selain itu, pengadaan perangkat pengisi daya atau charger mencapai Rp5 miliar sehingga total nilai bantuan sekitar Rp50 miliar.

Koster menyebut Pemprov Bali membuka peluang penambahan armada apabila kebutuhan transportasi publik meningkat. Pengadaan tambahan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan, pemerintah pusat, maupun pembiayaan mandiri dari APBD Bali.

"Kalau kebutuhan meningkat, kita bisa ajukan lagi dengan skema lainnya," katanya.

10 Bus Beroperasi, Satu Unit Disiapkan sebagai Cadangan

Kepala Dinas Perhubungan Bali I Kadek Mudarta menjelaskan, dari total 11 unit bus listrik, sebanyak 10 unit dioperasikan setiap hari dan satu unit disiapkan sebagai cadangan.

Layanan mulai beroperasi pukul 06.15 WITA dengan 20 ritase per hari. Jadwalnya disusun untuk mengisi sela-sela operasional Trans Sarbagita.

Dengan tambahan armada tersebut, rute GOR Ngurah Rai–GWK dilayani total 21 bus, terdiri atas 11 bus listrik dan 10 bus Trans Sarbagita.

"Ada 21 bus yang beroperasi, tapi tidak semua langsung jalan karena ada unit cadangan," ujarnya.

Bus listrik juga melintasi Jalan Hayam Wuruk, kawasan dengan bangkitan lalu lintas tinggi yang sebelumnya belum dilayani Trans Sarbagita maupun Trans Metro Dewata.

Mudarta mengatakan, untuk tahap awal pengoperasian masih difokuskan pada satu rute. Evaluasi hasil uji coba akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pengembangan layanan berikutnya.

"Selama uji coba fokus di satu rute dulu. Nanti kan tergantung hasil uji cobanya," kata Mudarta.

Pemprov Bali menggandeng Perum Damri sebagai operator karena perusahaan tersebut telah beroperasi di Bali dan memiliki pengalaman melayani rute serupa.

"Persiapan pendek, operasional kurang dari 2 bulan," ujar Mudarta.

Dari sisi aksesibilitas, satu unit bus telah dilengkapi fasilitas ramah disabilitas berupa lift kursi roda. Sementara itu, pada unit lainnya penumpang pengguna kursi roda masih memerlukan bantuan pengemudi. Adapun sepeda lipat belum memiliki tempat penyimpanan khusus.

Koster Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik

Koster menyebut pengoperasian bus listrik juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar mulai menggunakan transportasi publik dan kendaraan listrik. Menurutnya, keterbatasan ruang di Bali membuat pembangunan jalan secara terus-menerus bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan.

"Ke depan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memilih transportasi publik. Kita tidak akan bisa membangun jalan terus-menerus karena ruang yang terbatas," ujarnya.

Selain pengembangan bus listrik, Koster juga menyebut rencana pembangunan kereta trem dan titik Transit Oriented Development (TOD) di Kuta sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi umum di Bali.