Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) untuk dibahas lebih lanjut. 

Namun, persetujuan tersebut disertai lima catatan penting yang harus dijelaskan pemerintah daerah, terutama terkait landasan hukum, perencanaan investasi, dan manfaat penambahan modal bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klungkung dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda penyertaan modal daerah kepada Jamkrida Bali Mandara, Senin (9/11/2026).

Dalam pemandangan umum yang dibacakan I Kadek Widya Sumartika, Fraksi Golkar menilai kinerja Jamkrida Bali Mandara menunjukkan tren positif sejak Pemerintah Kabupaten Klungkung mulai menempatkan penyertaan modal.

Hingga 2019, akumulasi penyertaan modal daerah tercatat mencapai Rp1 miliar. Perusahaan tersebut juga dinilai mampu memberikan kontribusi dividen secara konsisten dengan kecenderungan meningkat.

Meski demikian, Golkar mengingatkan bahwa penambahan investasi daerah harus memiliki landasan regulasi yang kuat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Ada lima hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak eksekutif," tegasnya.

Lima Catatan Golkar untuk Penambahan Modal Jamkrida

Pertama, Fraksi Golkar mempertanyakan dasar hukum pembahasan Ranperda tersebut karena belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

Dari total 17 Ranperda yang direncanakan, terdiri atas enam Ranperda inisiatif DPRD dan 11 usulan eksekutif, sebanyak delapan Ranperda telah diparipurnakan.

Golkar meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang memungkinkan Ranperda penyertaan modal Jamkrida dibahas lebih awal di luar daftar Propemperda.

Kedua, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memaparkan secara konkret manfaat penambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2027, baik bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun masyarakat.

Golkar berharap investasi tersebut tidak hanya berorientasi pada kepemilikan saham, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Ketiga, Golkar mempertanyakan apakah rencana penambahan penyertaan modal melalui APBD 2027 telah didahului perencanaan investasi pemerintah daerah dan analisis penyertaan modal.

Fraksi ini juga meminta kejelasan mengenai pelibatan penasihat investasi yang independen dan profesional dalam proses analisis tersebut.

Keempat, Golkar menyoroti dokumen pendukung Ranperda yang disampaikan pemerintah daerah. Dokumen yang dilampirkan disebut berupa kajian akademik yang disusun Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Klungkung, bukan naskah akademik yang disusun oleh pihak berkompeten.

Golkar mempertanyakan apakah dokumen kajian tersebut dapat disetarakan dengan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kelima, Fraksi Golkar menyoroti konsistensi regulasi penyertaan modal daerah. Golkar menilai penambahan modal pada 2027 perlu memperhatikan ketentuan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal.

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Golkar meminta penjelasan mengapa penambahan penyertaan modal tersebut tidak dilakukan melalui perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2012.

Golkar Tetap Dukung Ranperda Dibahas

Meski menyampaikan lima catatan, Fraksi Golkar pada prinsipnya tetap memberikan persetujuan agar Ranperda tersebut dibahas lebih lanjut.

"Namun Fraksi Golkar pada prinsipnya menyatakan dapat menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan itu didasarkan pada tren positif kinerja keuangan Jamkrida Bali Mandara yang dinilai sehat serta telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung," imbuhnya.

Golkar berharap Ranperda tersebut nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.