Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) atau Jamkrida Bali Mandara pada Tahun Anggaran 2027. 

Tambahan investasi ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi yang terkendala persyaratan agunan.

Rencana penambahan modal tersebut mulai dibahas melalui mekanisme legislasi di DPRD Klungkung. Pembahasan diawali dengan penyampaian penjelasan Bupati Klungkung I Made Satria terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara dalam rapat paripurna DPRD Klungkung, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Melalui penjelasan tersebut, pemerintah daerah mengusulkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada 2027.

Dengan penambahan itu, total investasi Pemkab Klungkung pada perusahaan penjaminan kredit milik daerah tersebut akan meningkat dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar.

Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan, penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan tersebut memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.

Menurutnya, tambahan modal diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan Jamkrida Bali Mandara sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pembiayaan, tetapi belum mampu memenuhi persyaratan agunan dari lembaga keuangan.

Pemkab Klungkung sendiri telah menjadi pemegang saham Jamkrida Bali Mandara sejak 2012. Penyertaan modal dilakukan secara bertahap hingga 2018 dengan total investasi mencapai Rp1 miliar.

Rencana penambahan modal tersebut juga mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Bali Mandara pada 10 Maret 2026 yang menyepakati perlunya penambahan modal perusahaan.

Pemerintah daerah berharap investasi tambahan tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Klungkung. Salah satu sasaran utamanya adalah membantu pelaku UMKM dan koperasi memperoleh akses pembiayaan melalui fasilitas penjaminan, khususnya bagi usaha yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan agunan.

Selain manfaat bagi dunia usaha, penyertaan modal juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan kinerja perusahaan dan potensi penerimaan dividen bagi pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati berharap Ranperda dapat menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan adanya payung hukum, pelaksanaan penambahan penyertaan modal diharapkan memiliki landasan yang jelas.

Melalui pembahasan di DPRD Klungkung, rencana penambahan modal ini menjadi salah satu kebijakan investasi daerah yang perlu dicermati dari sisi manfaat ekonomi, kemampuan keuangan daerah, serta kontribusinya terhadap masyarakat. Kejelasan target penjaminan dan hasil yang dapat diukur juga menjadi bagian penting agar penyertaan modal tidak sekadar menambah investasi pemerintah, tetapi benar-benar memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha lokal.