Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di desa.

Aksi diikuti mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan "MBG Elit Gaji Guru Sulit" hingga "Titik Nol Elit Jalan Sulit" sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Pengamanan aksi dilakukan oleh personel kepolisian bersama pecalang untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib.

Perwakilan PMII, Nurhayati, menegaskan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Namun, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola program agar tidak membebani tenaga pendidik di sekolah.

"Guru seharusnya fokus mendidik, bukan sibuk ngurusin ompreng. Selain itu, anggaran MBG juga harus benar-benar sampai kepada anak-anak, jangan sampai disalahgunakan," ujarnya.

Selain persoalan MBG, mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Massa aksi juga mengkritisi pemerataan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Mereka mengapresiasi penataan kawasan Titik Nol Kota Singaraja, namun berharap pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan.

Menurut mereka, masih banyak ruas jalan di desa yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan karena menjadi akses utama masyarakat, pelajar, dan guru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketua HMI Buleleng, Didit Kurniadin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.

"Kami tidak datang untuk menolak pembangunan. Kami ingin pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur," katanya.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan maupun anggota DPRD Buleleng. Aspirasi mereka diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, bersama Kepala Bagian Pengawasan dan Humas DPRD Buleleng, Luh Suma Intari.

Kondisi itu sempat memicu kekecewaan massa. Mahasiswa memberikan waktu satu pekan kepada DPRD Buleleng untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Mereka juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada respons.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD. Menurutnya, sebagian besar anggota dewan sedang mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan yang bertepatan dengan Hari Purnama.

Meski demikian, Toya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng untuk ditindaklanjuti.

"Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan adik-adik mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD," tandasnya.