Dewan Mediasi Perusakan Portal Berujung Penutupan Jalan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Dewan Mediasi Perusakan Portal Berujung Penutupan Jalan

Kamis, 10 Februari 2022, 21:50 WITA Follow

beritabali/ist/Dewan Mediasi Perusakan Portal Berujung Penutupan Jalan.

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Komisi I DPRD Karangasem turun ke lapangan untuk mencari solusi menindaklanjuti aspirasi warga terkait adanya persoalan akses jalan di wilayah lingkungan Karang Toh Pati, Kelurahan Karangasem yang ditembok oleh pihak pengembang pertama di kawasan tersebut pada Kamis pagi (10/02/2022).

Kepada awak media, Lurah Karangasem, I Wayan Gusita menuturkan, awalnya permasalahan tersebut muncul karena ada perusakan terhadap portal jalan yang dipasang oleh pengembang 1.

Atas perusakan tersebut, kemudian dilaporkan ke Polres Karangasem, sementara adanya perusakan portal tersebut, pihak pengembang 1 kemudian menembok akses jalan yang juga dilalui untuk menuju ke lokasi lahan pengembang 2 dan 3.

“Sebenarnya begitu ada masalah ini, segera kami mediasi, bahkan sudah dua kali mediasi, kebetulan hasil mediasi tersebut sudah mendapatkan titik temu dimana dari pihak pengembang dua dan tiga bersedia memberikan kompensasi kepada pengembang 1 sesuai dengan kesepakatan mediasi,” ujar Gusita.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Karangasem, I Nengah Suparta setelah melihat kondisi di lokasi menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan tersebut ia berharap kepada para pihak wajib menghargai lokus atau lingkungan sekitarnya.

Menurut Suparta, desa adat saat ini dilindungi oleh Perda 4 tahun 2019 yang bersifat paras paror selunglung sebayantaka. Jadi ketika dalam lingkungannya ada masalah seperti ini maka wajib yang berbicara adalah undang-undang diskresi para pihak wajib mengetahui hal ini.

"Jadi pijakannya adalah Perda 4 yang bersifat Paras Paros, kami apresiasi mediasi yang telah dilakukan oleh Lurah, mudah-mudahan para pengembang bisa menghargai dan bisa meyakini bahwa warga kita adalah warga Karangasem," kata Suparta.

Untuk mengantisipasi masalah serupa, Komisi I DPRD Karangasem berencana untuk berkoordinasi dengan pihak BPN terkait dengan masalah yang bersifat agraris. Karena mestinya yang disebut jalan Diskresi itu sebaiknya dilepas kepada lingkungan atau desa, sehingga tidak muncul permasalahan serupa di kemudian hari.