Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 27 Oktober 2026
Eks Penyidik KPK Ungkap Pengaruh Kedekatan PDIP dengan Jokowi Hambat Kasus Hasto
bbn/dok beritabali/Eks Penyidik KPK Ungkap Pengaruh Kedekatan PDIP dengan Jokowi Hambat Kasus Hasto.
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Eks Penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal, mengungkapkan adanya pengaruh politik yang kuat antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang sempat menghambat proses hukum terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap terkait Harun Masiku.
Ronald mengklaim bahwa kedekatan antara PDIP dan Presiden Jokowi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Kita lihat sendiri sebelumnya, era saat kepemimpinan kemarin, antara PDIP dengan Presiden Jokowi masih kompak, ada faktor (takut) seperti itu," ungkap Ronald dalam sebuah wawancara pada Senin (30/12/2024).
Hal ini menurutnya memengaruhi keputusan KPK dalam menangani kasus Harun Masiku, terutama terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka.
Ronald juga menambahkan bahwa kedekatan Ketua KPK Firli Bahuri dengan PDIP turut menjadi salah satu hambatan dalam proses hukum. "Mas Rossa (penyidik kasus Harun Masiku) dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut," jelasnya.
Hambatan-hambatan ini, kata Ronald, sering kali dibicarakan oleh para penyidik pasca-peristiwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mengakibatkan pemecatan sejumlah penyidik KPK.
Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto, yang merupakan Sekjen PDIP, baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus hukum, yakni suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice), terkait dengan kasus Harun Masiku. Penetapan tersebut terjadi setelah proses penyidikan yang berlangsung selama lima tahun. Pada 23 Desember 2024, Hasto resmi menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Meskipun PDIP dan Jokowi pernah memiliki hubungan politik yang erat, hubungan itu mulai merenggang setelah Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, sementara PDIP memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo. Terbaru, PDIP juga telah memutuskan untuk memecat Jokowi karena dinilai melakukan pelanggaran etik berat yang mencederai demokrasi. (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5924 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4645 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2613 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2270 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2218 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
