Eks Penyidik KPK Ungkap Pengaruh Kedekatan PDIP dengan Jokowi Hambat Kasus Hasto

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Eks Penyidik KPK Ungkap Pengaruh Kedekatan PDIP dengan Jokowi Hambat Kasus Hasto

Selasa, 31 Desember 2024, 12:11 WITA Follow

bbn/dok beritabali/Eks Penyidik KPK Ungkap Pengaruh Kedekatan PDIP dengan Jokowi Hambat Kasus Hasto.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Eks Penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal, mengungkapkan adanya pengaruh politik yang kuat antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang sempat menghambat proses hukum terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap terkait Harun Masiku.

Ronald mengklaim bahwa kedekatan antara PDIP dan Presiden Jokowi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita lihat sendiri sebelumnya, era saat kepemimpinan kemarin, antara PDIP dengan Presiden Jokowi masih kompak, ada faktor (takut) seperti itu," ungkap Ronald dalam sebuah wawancara pada Senin (30/12/2024).

Hal ini menurutnya memengaruhi keputusan KPK dalam menangani kasus Harun Masiku, terutama terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka.

Ronald juga menambahkan bahwa kedekatan Ketua KPK Firli Bahuri dengan PDIP turut menjadi salah satu hambatan dalam proses hukum. "Mas Rossa (penyidik kasus Harun Masiku) dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut," jelasnya.

Hambatan-hambatan ini, kata Ronald, sering kali dibicarakan oleh para penyidik pasca-peristiwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mengakibatkan pemecatan sejumlah penyidik KPK.

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto, yang merupakan Sekjen PDIP, baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus hukum, yakni suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice), terkait dengan kasus Harun Masiku. Penetapan tersebut terjadi setelah proses penyidikan yang berlangsung selama lima tahun. Pada 23 Desember 2024, Hasto resmi menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Meskipun PDIP dan Jokowi pernah memiliki hubungan politik yang erat, hubungan itu mulai merenggang setelah Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, sementara PDIP memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo. Terbaru, PDIP juga telah memutuskan untuk memecat Jokowi karena dinilai melakukan pelanggaran etik berat yang mencederai demokrasi. (sumber: cnnindonesia.com)