Rapat kerja (raker) antara eksekutif dan legislatif, Senin (15/9) dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Ranperda HIV/AIDS yang diajukan oleh pihak eksekutif berlangsung alot.

Pasalnya, masing-masing pihak ngotot agar usulannya disetujui. Berbagai usaha untuk mencari titik temu tidak juga membuahkan hasil sehingga raker dipending.

Pihak eksekutif yang diwakili oleh Sekkab Jembrana, I Ketut Wiryatmika mengusulkan jumlah dinas dan badan ditetapkan seperti sekarang yakni, 7 dinas dan 2 badan. Sementara yang ditambah hanya kantor, dari 2 kantor menjadi 8 kantor disertai dengan penambahan bidang pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Dari hasil kajian kami jumlah dinas tetap 7 namun jumlah kantornya yang ditambahkan menjadi 8 disertai dengan penambahan bidang di masing-masing SKPD," terangnya. Lanjut Wiryatmika, dasar pemikirannya adalah demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah. "Semuanya demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan," tandasnya.

Pernyataan Sekkab tersebut langsung dijawab oleh I Putu Dwita, salah seorang anggota FPDIP. Dwita tetap ngotot dengan usulan dewan terdahulu yang menghendaki penambahan 2 dinas. "Kami tidak ada kepentingan apapun terkait dengan pelebaran struktur dengan manambah 2 dinas lagi. Kami tetap komit dengan hasil sidang paripurna DPRD terdahulu dan kami tidak membuka peluang negosiasi," ujar Dwita sengit.

Hal senada juga dilontarkan oleh I Nyoman Suheng Kusumayasa, Ketua FPDIP DPRD Jembrana. Menurut Suheng, usulan legislative tidak neko-neko tapi sepenuhnya berdasarkan pada PP 41 Tahun 2007 dan hasil evaluasi legislatif terhadap kinerja eksekutif.

"Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang nilainya cukup besar bukan semata-mata dari efisiensi, namun ada sebagian karena kegiatan dan proyeknya tidak jalan. Itu artinya ada SKPD yang beban kerjanya terlalu berat sehingga dana kegiatan dan proyeknya yang tidak jalan itu dikembalikan lagi ke kas daerah menjadi SILPA," ujarnya.

Sementara itu, Iskandar Alfan dari F Nasional Demokrat Bangsa (Nasidesa) mengusulkan agar diambil jalan tengah dengan membentuk badan atau kantor terkait dengan usulan pihak legislative. "Kalau sama-sama ngotot, tidak akan ketemu. Saya usulkan untuk mengambil jalan tengah dengan membentuk badan atau kantor terkait dengan usulan FPDIP," usulnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketut Subanda, Ketua F Nasidesa. Dirinya mengajak semua anggota dewan untuk melihat secara utuh pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan eksekutif. "Melihatnya harus utuh, jangan parsial sehingga akan terjadi bias," ujarnya.

Menanggapi masukan dari pihak legislative, Wiryatmika mengatakan sebenarnya aspirasi yang dikatakan legislatif sudah diakomodir oleh eksekutif dengan melebarkan kantor dan menambahkan bidang di masing-masing SKPD.

Akhirnya karena sama-sama ngotot, akhirnya Ketua DPRD Jembrana, I Made Kembang Hartawan yang memimpin jalannya raker langsung menutup raker tersebut. "Kalau begini terus, tidak akan ada titik temunya sehingga rapat ini dipending saja untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak membahas di internalnya masing-masing," pungkas Kembang. (dey)