Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Sabtu, 14 November 2026
Ganjar dan Gibran Buka Suara Sikapi Konflik Keraton Surakarta
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming turun tangan menyikapi konflik internal Keraton Surakarta buntut penetapan putra mahkota. Ganjar menyarankan pihak keluarga berembuk untuk menghindari konflik yang berlarut.
"Saya berharap di antara keluarga mereka bisa rembukan, wong ya mereka keluarga sendiri," kata Ganjar menanggapi konflik internal Keraton Surakarta di Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/12).
Ganjar mengatakan musyawarah merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di Keraton Surakarta. Senada, Gibran mengatakan akan mengikuti perintah Raja Keraton Surakarta. Ia juga mengaku siap jika diminta menjadi penengah dalam konflik tersebut.
"Saya ikut perintah sinuwun (raja) saja. Kalau disuruh menengahi, yo menengahi," kata Gibran usai acara peluncuran Taman Pracima Tuin di Puro Mangkunegaran, Solo, dikutip dari kanal Youtube Berita Surakarta, Senin (26/12).
Namun, kata Gibran, konflik di Keraton hanya bisa diselesaikan oleh internal keluarga. Ia menyebut dirinya bukan siapa-siapa di lingkungan Keraton dan hanya menjalankan tugas sebagai wali kota.
"Kita tugasnya yang kotor-kotor aja. Becek-becek. Bangun. Revitalisasi," ujarnya.
Keraton Surakarta tengah dilanda konflik internal buntut penetapan Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya sebagai putra mahkota oleh Paku Buwono XIII. Bahkan sempat terjadi bentrokan yang menyebabkan empat orang luka-luka pada Jumat (23/12).
Penetapan KGPH Purbaya dicap keliru oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta lantaran PB XIII telah memiliki putra dari pernikahan sebelumnya, yaitu KGPH Mangkubumi. GKR Koes Moertiyah menilai KGPH Mangkubumi lebih tepat ditetapkan sebagai putra mahkota, mengingat ia merupakan putra tertua dari PB XIII.
"Dia anak laki-laki tertua dari sinuwun (PB XIII), kan harus urut tua. (Penetapan putra mahkota sebelumnya) bisa batal demi hukum, hukum adat dan hukum nasional. (Mangkubumi) sudah dipilih abdi dalem dan sentono dalem," kata Koes.(sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1477 Kali
41 Ular Dievakuasi di Bangli, 24 Warga Tercatat Jadi Korban Gigitan
Dibaca: 1302 Kali
Relawan Gibran di Bali Tetap Solid Meski Ada Isu Wapres Mundur
Dibaca: 1085 Kali
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 1016 Kali
ABOUT BALI
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975