Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Jumat, 30 Oktober 2026
Kasus Dugaan Perzinahan Eks ASN DPRD Buleleng Dihentikan Polisi
beritabali/ist/Kasus Dugaan Perzinahan Eks ASN DPRD Buleleng Dihentikan Polisi.
BERITABALI.COM, BULELENG.
Proses penyelidikan kasus dugaan perzinahan yang menyeret mantan ASN Sekretariat DPRD Buleleng berinisial GA dan WA resmi dihentikan. Polisi memastikan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Kanit PPA dan Tipidter Satreskrim Polres Buleleng, Iptu Agus Fajar Gumelar, Rabu (10/9) mengatakan, GA dan WA sebelumnya dilaporkan oleh LW, istri GA, pada 5 Juni 2025. Laporan itu dilayangkan setelah keduanya dipergoki sedang berduaan di kamar kos di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng.
Baca juga:
Administrasi Bermasalah, Gugatan Dua Mantan ASN Buleleng Diduga Selingkuh di PTUN Dicabut
“Dari keterangan saksi ahli, laporan ini tidak bisa dimasukan dalam unsur 284 atau Perzinahan. Untuk itu kasus ini kami hentikan, dan laporan dinyatakan tidak terbukti,” terang Iptu Agus.
Polisi sempat memeriksa sejumlah saksi hingga melakukan visum terhadap WA. Hasil visum tidak menunjukkan adanya luka atau robekan pada alat kelamin, sehingga unsur perzinahan tidak terpenuhi.
Kuasa hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma, menyebut penghentian kasus ini menjadi tamparan bagi Pemkab Buleleng. Pasalnya, Bupati Buleleng sebelumnya telah memutus hubungan kerja GA dan WA meski belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Mestinya Pemkab Buleleng menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seperti sekarang ini, ketika seseorang diberhentikan karena diduga berzina, ternyata setelah dilakukan penyelidikan perzinahan itu tidak terbukti. Praktis hal ini akan memicu polemik khususnya bagi mereka yang dihukum," ujarnya.
Sudarma menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan hak GA dan WA dengan menuntut pertanggungjawaban Pemkab Buleleng. Ia memberikan dua opsi: mencabut SK pemberhentian atau menyelesaikan melalui jalur hukum.
"Kalau Pemkab mau mengakui keliru atau khilaf, kami bisa memaklumi. Tetapi jika Pemkab bersikukuh menyatakan dirinya benar, mau tidak mau kami akan meminta pertanggungjawaban secara formil yaitu melalui jalur hukum," tandasnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/rat
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5994 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4675 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2656 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2315 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2234 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung