Komisi I DPRD Jembrana Sidak ke Sejumlah Sekolah, Ini Temuannya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Komisi I DPRD Jembrana Sidak ke Sejumlah Sekolah, Ini Temuannya

Jumat, 1 November 2024, 20:52 WITA Follow

beritabali/ist/Komisi I DPRD Jembrana Sidak ke Sejumlah Sekolah, Ini Temuannya.

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Komisi I DPRD Jembrana yang dipimpin H. Sajidin, bersama anggotanya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah dan kantor perbekel di Jembrana pada Jumat (1/11/2024).

Sidak ini menjadi langkah awal Komisi I setelah dilantik sebagai anggota dewan untuk mengevaluasi fasilitas pendidikan dan penggunaan dana desa.

Dari hasil sidak yang dilakukan di beberapa sekolah seperti SDN 2 Yehembang di Banjar Bungbungan, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, serta SDN 6 Yehembang di Banjar Kaleran, ditemukan kerusakan parah terutama di SDN 2 Yehembang. H. Sajidin mengungkapkan, pihak sekolah telah mengajukan permohonan perbaikan sejak 2019, namun hingga kini belum ada realisasi.

"Usulan perbaikan sudah diajukan kembali pada 2020, tetapi masih belum ada tanggapan. Kondisi sekolah sangat memprihatinkan dan bisa membahayakan siswa. Harus ada penanganan segera," tegas H. Sajidin.

Selain itu, kondisi ruang kelas di SDN 2 Kaliakah juga dinilai memadai dari segi jumlah siswa, tetapi fasilitas ruang belajar masih kurang. Hal ini memerlukan perhatian serius agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

Dalam sidak ini, Komisi I juga menemukan adanya hambatan dalam pencairan dana alokasi dana desa (ADD). H. Sajidin menyebut bahwa transfer dana ADD ke desa-desa terlambat, sehingga beberapa program dan kegiatan di desa terpaksa tertunda.

Rata-rata, desa mengalami kekurangan pencairan hingga 20 persen. Salah satu desa di pesisir, misalnya, seharusnya menerima dana Rp 1,9 miliar, namun masih kurang Rp 300 juta.

"Kami berharap kejadian ini tidak terulang. Perencanaan dan penganggaran harus tepat," imbuhnya.

Dari klarifikasi yang dilakukan ke desa, keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa desa yang lambat dalam melengkapi administrasi. Walau ada desa yang bijak menggunakan dana rutin, keterlambatan transfer ADD tetap berdampak negatif pada pelaksanaan kegiatan.

"Kami berharap masalah ini tidak terjadi lagi ke depannya," tambah H. Sajidin.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi I berencana menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menangani masalah sarana prasarana sekolah yang rusak dan keterlambatan transfer dana ADD.

"Kami berharap agar desa yang tepat waktu tidak terdampak oleh desa yang terlambat dalam administrasi," pungkasnya.