Pangdam IX/Udayana Tegaskan Netralitas TNI Dalam Pilkada

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pangdam IX/Udayana Tegaskan Netralitas TNI Dalam Pilkada

Selasa, 26 Juni 2018, 13:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com,Denpasar. Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Benny Susianto menegaskan netralitas TNI dalam perhelatan Pilkada pada Rabu (27/6) besok sebagaimana yang diamanatkan UU. Jika terbukti oknum TNI melakukan pelanggaran, maka pihaknya tidak segan-segan memproses secara hukum.

[pilihan-redaksi]
"Sesuai amanat UU TNI Harus netral dalam Pilkada, jika tidak, maka termasuk pelanggaran berat karena melawan perintah dan sanksi sudah jelas dan ada mekanismenya," tandasnya dalam acara Sambung Wirasa Kapendam IX/Udayana dengan insan media, Selasa (26/6) di Denpasar.

Pihaknya berharap agar proses pemilihan Kepala Daerah nantinya akan berjalan damai dan berdemokrasi secara benar. Pun, demikian Pangdam IX/Udayana mengajak media untuk mengawal netralitas TNI dengan melaporkan oknum TNI yang terindikasi tidak netral dengan mendokumentasikannya dan melapor kepada aparat TNI yang berwenang sehingga bisa diproses secara hukum.

[pilihan-redaksi2]
Terkait dengan potensi daerah yang rawan Pilkada, ia menyebutkan pihaknya yang membawahi wilayah 3 provinsi yakni Bali, NTB dan NTT, sampai saat ini dari laporan di lapangan masih kondusif dan tidak ada potensi rawan yang menonjol untuk melakukan kecurangan.

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana dalam pengamanan Pilkada menyiagakan 3.300 personel TNI yang tersebar di beberapa wilayah di Bali dan sebagian untuk disiagakan untuk langkah antisipasi. Sedangkan untuk wilayah NTB dan NTT Pangdam IX/Udayana menyiapkan 3.000 personel di masing-masing provinsi. Bahkan, menurutnya jumlahnya dilipatgandakan karena selain lokasi geografis dengan pulau-pulau yang terpisah, Pilkada tidak hanya pemilihan Gubernur saja tetapi juga 10 kepala daerah pada 10 kabupaten atau kota.

"Karena sulitnya wilayah jangkauan berkaitan dengan lokasi geografisnya, Kita menggunakan metode penyebaran kekuatan pasukan," tegasnya. (bbn/tim/rob)