Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
PDIP Minta Tunda Penetapan Prabowo Jadi Presiden, KPU Buka Suara
beritabali.com/cnnindonesia.com/PDIP Minta Tunda Penetapan Prabowo Jadi Presiden, KPU Buka Suara
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih lewat Pilpres 2024 tidak bisa lagi diganggu gugat. Meskipun, masih ada proses gugatan di PTUN.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. MK menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, sehingga Prabowo-Gibran tetap dinyatakan menang dalam perolehan hasil suara Pilpres.
Idham menyebut Keputusan KPU 360 Nomor 360 Tahun 2024 tentang pengumuman hasil pemilu nasional yang sebelumya sudah diterbitkan pihaknya juga tetap berlaku dan sah.
"Pasca pengucapan Putusan MK atas PHPU Pilpres kemarin, kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 secara Nasional," kata Idham, Rabu (24/4).
Idham juga menilai putusan MK itu juga menujukan bahwa apa yang dilakukan KPU tidak ada yang menyalahi aturan dalam meloloskan Gibran sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres kali ini. Sebab, KPU sudah mengacu pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan kemarin pada saat pengucapan Putusan PHPU Pilpres oleh Majelis Hakim MK dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai konstitusi, karena telah melaksanakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan KPU dinilai telah melaksanakan prinsip dan asas Pemilu yaitu jujur dan adil," jelasnya.
"KPU telah dinilai oleh Majelis Hakim MK telah memberikan kepastian hak politik warga negara dengan melaksanakan Putusan MK tersebut pada masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Serentak 2024," imbuhnya.
Oleh sebab itu, kata Idham, KPU akan tetap menjalankan agenda yang seharusnya, yaitu menenetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya, mereka juga akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"KPU akan tetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Artinya tinggal satu tahapan lagi yang masih menunggu yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024.
Gayus mengatakan saat ini masih ada gugatan yang dilakukan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena telah meloloskan pencalonan Gibran di Pilpres
"Saya minta agar KPU taat asas hukum tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PTUN," kata Gayus di DPP PDIP, Jakarta, Selasa (23/4). (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 1442 Kali
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 1094 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 935 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 831 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang