Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 26 Oktober 2026
Pemilu Serentak Cegah Politik Transaksional
beritabali.com/ilustrasi
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Pemilihan umum (pemilu) serentak bisa menghindari politik transaksional selain mengefektifkan anggaran pemilu. Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. "Kami cenderung (mendukung) pelaksanaan pemilu serentak, tidak hanya untuk efisiensi, namun ada hal-hal yang bisa dihindari transaksi politik dari partai politik," tandas Din, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Dia mengatakan Muhammadiyah sudah mendiskusikan saat ini perlu konsolidasi demokrasi. Menurut dia, era reformasi tidak bisa diarahkan berlawanan dengan jarum jam sejarah seperti masa otoritarianisme dan rezim represif. "Perlu dikonsolidasikan sehingga jangan menjadi demokrasi prosedural apalagi demokrasi kriminal," kata Din. Dia menjelaskan salah satu butir penataan kembali sistem politik termasuk sistem pemilihan adalah politik biaya tinggi.
"Salah satu watak negatif demokrasi Indonesia adalah politik berbiaya tinggi karena yang mendorong adanya demokrasi transaksional," ujarnya. Menurut dia, pemilu serentak memungkinkan munculnya banyak calon presiden, terutama dari organisasi kemasyarakatan setelah dihilangkannya utusan golongan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama.
"Karena sudah dihilangkan dalam amandemen, jadi hak parpol atau gabungan parpol yang bisa mencalonkan capres," tuturnya. Menurut dia, melalui proses seleksi akan bisa menghasilkan calon yang berkualitas. Sistem multipartai merupakan hak demokrasi namun apabila terus menerus dilaksanakan akan sulit dikoordinasikan sehingga harus ada proses alamiah dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia, kata dia lagi.
"Di luar negeri pun melaksanakan sistem itu namun bukan seperti zaman dulu yang dipaksakan," ujarnya. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5846 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4600 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2566 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2209 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2194 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
