Program Laptop Dalam Negeri Dinilai Tepat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Program Laptop Dalam Negeri Dinilai Tepat

Selasa, 27 Juli 2021, 23:50 WITA Follow

bbn/net/Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang akan menjalankan program digitalisasi sekolah dengan laptop produksi dalam negeri dinilai telah sesuai dengan kebutuhan pelaku industri.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ina Primiana, kebijakan itu diperlukan, mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19, pelaku industri dalam negeri membutuhkan dukungan pemerintah termasuk dalam menyerap produk buatan lokal.

"Kebijakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh industri dalam negeri agar tidak selalu mengutamakan barang impor seperti yang selama ini terjadi,” kata Ina dalam CORE Mid-Year Review di Jakarta, Selasa, 27 Juli 2021 dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menristekdikti Nadiem Makarim siap menggunakan produk dalam negeri untuk program digitalisasi sekolah dan akan mengirimkan 190 ribu laptop buatan lokal kepada 2.000 sekolah.

Menurut Ina, pemerintah perlu memprioritaskan belanja untuk produk industri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Saat ini, sebanyak 7.512 produk dalam negeri sudah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen.

Selain menyerap produk dalam negeri, Ina juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempercepat substitusi barang impor dengan produk-produk dalam negeri.

"Ini dapat dilakukan menghemat belanja modal dan belanja barang pada industri dengan nilai impor tinggi, seperti industri mesin, kimia, logam, elektronik, dan makanan," kata perempuan yang juga Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran ini.

Lebih lanjut, Ina meminta pemerintah mengizinkan industri esensial untuk tetap berproduksi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain itu, izin operasi terutama untuk industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) bisa diawasi oleh Polisi dan Satpol PP.

"Dengan ini diharapkan industri esensial bisa tetap produksi dan terus tumbuh," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, juga perlu memastikan oksigen tersedia baik untuk kesehatan masyarakat maupun kebutuhan industri. Selanjutnya, ia mengharapkan pemerintah meneruskan penyaluran insentif bagi industri yang terdampak COVID-19.

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/net

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com