Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Jumat, 2 Oktober 2026
Sekolah Swasta Tolak Wacana Pembangunan Sekolah Negeri Baru
Kamis, 11 Juli 2019,
16:10 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Panjer. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) provinsi Bali menolak wacana pemprov bali untuk membangun sekolah negeri baru karena dinilai tidak tepat dan berakibat mematikan sekolah-sekolah swasta yang ada di Bali.
[pilihan-redaksi]
Hal ini terungkap dalam pertemuan BMPS provinsi Bali pada Kamis (11/7) di Panjer, Denpasar. Pertemuan ini secara khusus membahas dampak PPDB terhadap sekolah swasta di Bali.
Hal ini terungkap dalam pertemuan BMPS provinsi Bali pada Kamis (11/7) di Panjer, Denpasar. Pertemuan ini secara khusus membahas dampak PPDB terhadap sekolah swasta di Bali.
Pelaksanaan PPDB yang gaduh di Bali membuat banyak siswa yang tidak berhasil masuk sekolah negeri maupun swasta. Terkait hal ini, Pemprov Bali berencana membuat pergub tersendiri untuk penerimaan peserta didik baru tahun depan yang tidak lagi menggunakan pola sistem zonasi yang dinilai bermasalah.

Wacana lainnya adalah menambah ruang kelas dan membangun sekolah negeri baru di Bali, terutama di wilayah wilayah yang belum mempunyai sekolah negeri baik SMP maupun SMA. Terkait wacana ini, BMPS provinsi Bali menolak tegas hal tersebut.
Pembangunan sekolah-sekolah negeri baru dan menambah kelas di sekolah negeri dinilai hanya akan mematikan sekolah sekolah swasta yang sudah ada saat ini karena tidak akan ada siswa yang bersekolah di swasta.
[pilihan-redaksi2]
"Pemerintah agar tidak lagi membangun sekolah negeri baru namun membantu meningkatkan kualitas sekolah swasta yang sudah ada, dulu banyak bangun sekolah negeri seperti SD inpres tapi sekarang banyak yang terbengkalai," ujar Ketua BMPS MS Candra Jaya.
"Pemerintah agar tidak lagi membangun sekolah negeri baru namun membantu meningkatkan kualitas sekolah swasta yang sudah ada, dulu banyak bangun sekolah negeri seperti SD inpres tapi sekarang banyak yang terbengkalai," ujar Ketua BMPS MS Candra Jaya.
Ia mendorong Pemerintah juga agar adil dalam memberikan subsisdi atau bantuan gratis, tidak hanya kepada sekolah negeri seperti saat ini. "APBD itu hak semua warga bukan hanya untuk yang di sekolah negeri," imbuhnya.
BMPS provinsi Bali menilai pelaksanaan PPDB 2019 di Bali menimbulkan banyak masalah. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan tahun depan akan membuat peraturan gubernur sendiri dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan tidak lagi berpedoman pada permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. (bbn/rls/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Berita Premium
Reporter: bbn/rls
Berita Terpopuler
01
Dermaga MB 2 Diperbaiki, Antrean Gilimanuk Mengular 400 Meter
Dibaca: 318 Kali
02
Rumah Warga di Tembuku Bangli Terbakar, Kerugian Rp200 Juta
Dibaca: 255 Kali
03
Giliran Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar Terseret Kasus Senpi
Dibaca: 230 Kali
04
Bandara Ngurah Rai Layani 15,5 Juta Penumpang hingga Agustus 2026
Dibaca: 224 Kali
05
Desak Rita Raih Emas dan Pecahkan Rekor Asian Games 2026
Dibaca: 200 Kali
ABOUT BALI
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Senin, 21 September 2026
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
Senin, 21 September 2026
Turis Australia Ditangkap Bawa 37 Paket Ganja di Denpasar
Jumat, 11 September 2026
Kronologi Gudang Rongsokan di Jalan Nakula Denpasar Terbakar
Selasa, 1 September 2026