Tahun 2016 PAD Bali Menurun 8,5%, DPRD Bali Lakukan Survei Lapangan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tahun 2016 PAD Bali Menurun 8,5%, DPRD Bali Lakukan Survei Lapangan

Minggu, 28 Mei 2017, 11:20 WITA Follow

ist

BERITABALI.COM, BULELENG.

Beritabali.com, Buleleng. Tahun 2016, Pajak Asli Daerah (PAD) Bali menurun dalam 12 tahun terakhir sebesar 8,5% sementara di tahun ini DPRD Bali memproyeksikan kasus serupa akan terulang.

DPRD Bali yang diwakili Komisi I mengharapkan adanya peningkatan PAD di Bali seiring dengan adanya program Bumdes bersamsat dan samsat online. Namun, tetap saja banyak ditemukan kendaraan bodong dan masyarakat yang belum tergugah kesadarannya melakukan samsat kendaraan.

[pilihan-redaksi]

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Wayan Tagel Arjana bersama tim kemudian melakukan survei lapangan di Samsat Bapenda Privinsi Bali yang ada di Buleleng untuk mencari tahu sumber permasalahan. Pihaknya meminta, Buleleng yang memiliki wilayah yang cukup luas dapat memberikan data permasalahan di lapangan.

"Masyarakat perlu sadar akan kewajibannya membayar pajak padahal sudah ada perubahan pajak progresif dari KK ke KTP yang juga belum bisa menggugah masyarakat, maka kami ingin mengetahui apa saja kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga capaian selama ini belum optimal

," ungkapnya, Jumat (26/5).

Ekonomi Lesu

Kepala UPT Samsat Bapenda Provins Bali di Buleleng Ida Bagus Suhita menjawab permasalahan ini lantaran ekonomi yang sedang lesu menjadikan masyarakat memilih tidak membeli kendaraan. Ditambah dengan tax amnesty, yang mana masyarakat tidak ingin diketahui kekayaannya.

"Cenderung orang kaya beli kendaraan yang murah-murah. Masyarakat di pedesaan, kendaraannya kebanyakan hanya dipakai ke sawah,kebun, sehingga cenderung tidak disamsat," sebutnya.

Suhita menjelaskan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan Bali juga masih terhitung mahal. Ditambah dengan adanya progresif KK ke KTP, masyarakat cenderung membeli kendaraan di luar Bali. Seperti misalnya Jatim dengan BBN 10% ketika dimutasi ke Bali hanya menambah 10%.

"Kami setuju jika BBN diturunkan jadi 15% ke 10%," imbuhnya.

Secara umum, Suhita yang dalam kunjungan Komisi I DPRD ditemani Kaur STNK dan Kasi PKB menjelaskan capaian target dari PKB Samsat Bapenda Provinsi Bali di Buleleng sebesar 40,31 % dan BBN tercapai 32,49 %. Capaian Buleleng ini nomor empat setelah Denpasar, Badung, Gianyar.

Peningkatan Pelayanan

Kaur STNK I Gede Ardana mengatakan pihaknya telah memberikan pelayanan yang mudah dengan samsat tanpa perlu BPKB asli, cukup KTP asli dan surat kuasa bermaterai.

"Untuk ubah sifat kendaraan, dari kendaraan pribadi masuk ke angkutan umum, dulu harus urus ijin ke jakarta, kami sudah mempermudah, andai BPKB itu masih menjadi jaminan, kami cukup minta surat keterangan dari Dealer atau finance kendaraan yang bersangkutan," sebutnya.

[pilihan-redaksi2]

Kasi PKB I Gusti Ngurah Darmika mengatakan tren pajak justru meningkat pada data yang dimilikinya, namun lantaran adanya inflasi peningkatan ini jadi tidak terlihat. Pihaknya juga akan menggencarkan operasi razia gabungan tiap bulan dan razia door to door.

"Sehingga 13.500 kendaraan akan segera teridentifikasi. Kami sedang men-cleansing database kendaraan. Terdapat kendaraan yang sudah keluar daerah tetapi tidak dimutasi, misalnya masyarakat transmigran yang membawa serta kendaraannya. Ada juga kendaraan yang rusak berat. Ada statusnya tidak bisa ditemukan identitas pemilik," sebutnya.

Menurutnya, potensi pajak di lapangan ada ribuan, untuk roda 4 ada 230 ribu, untuk roda 2 ada potensi 284 ribu.

"Roda 3 ada beberapa," imbuhnya. [wrt]