Badung Prioritaskan Infrastruktur di KUA-PPAS 2027

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Badung Prioritaskan Infrastruktur di KUA-PPAS 2027

Jumat, 7 Agustus 2026, 00:03 WITA Follow

beritabali/ist/Badung Prioritaskan Infrastruktur di KUA-PPAS 2027.

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, porsi pembangunan infrastruktur disebut menjadi salah satu prioritas utama.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan KUA-PPAS 2027 digelar di Gosana Utama Sekretariat DPRD Badung, Mangupura, Kamis (6/8/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Ia mengatakan DPRD Badung menyambut positif penyampaian dokumen anggaran tersebut dan siap mempercepat proses pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD Badung akan melakukan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) sebelum menetapkan keputusan Dewan terkait KUA-PPAS 2027.

"Di dalam peraturan tersebut diatur selambat-lambatnya kami di Dewan harus sudah menetapkan KUA dan PPAS ini di minggu kedua bulan Agustus. Setelah pembahasan Banggar dan Paripurna Internal, kami akan langsung menetapkan keputusan Dewan. Sementara untuk KUPA-PPAS Perubahan 2026 diagendakan pada 13 Agustus mendatang," bebernya dalam kesempatan tersebut.

Anom Gumanti menyebutkan, salah satu poin yang menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran 2027 adalah peningkatan porsi belanja untuk pembangunan infrastruktur. Porsi pembangunan infrastruktur disebut dapat mencapai 55 persen.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah baru yang dinilai logis dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan kapasitas anggaran daerah saat ini.

Percepatan pembangunan infrastruktur juga dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan kemacetan yang semakin menjadi tantangan di kawasan pariwisata Badung.

Ia menilai pembebasan lahan melalui mekanisme ganti untung perlu segera dilakukan sebelum harga tanah semakin tinggi akibat pesatnya perkembangan pembangunan di Badung.

Pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan konektivitas dan pengendalian kemacetan, dinilai memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata Badung.

"Kalau tidak mulai sekarang Badung memprioritaskan bidang infrastruktur, kapan lagi? Masalah macet ini harus diatasi karena kalau pariwisata sudah macet dan stage wisatawan bisa kabur. Langkah ini merupakan sebuah jawaban yang akan membawa vibrasi positif bagi pariwisata Badung," tutupnya.