Tak Sesuai Fakta Lapangan, Pastika : "Kemiskinan Harus Didata Ulang"

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tak Sesuai Fakta Lapangan, Pastika : "Kemiskinan Harus Didata Ulang"

Senin, 31 Juli 2017, 12:00 WITA Follow

ilustrasi

BERITABALI.COM, BULELENG.

Beritabali.com, Buleleng. Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta pendataan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bali lantaran angka kemiskinan yang tidak sesuai fakta lapangan.

Kata dia, jika berpatokan dari data yang diterima selama ini, seharusnya tahun ini masalah kemiskinan sudah tuntas, tapi ternyata masih banyak yang tercecer.

[pilihan-redaksi]

"Para pencari data harus bekerja dengan serius, jangan ada yang mencari data dari atas motor," katanya, Sabtu (29/7).

Pastika meminta para Kepala Desa mendata ulang angka kemiskinan dengan detail langsung turun ke lapangan.

"Mumpung sekarang masih penyusunan anggaran untuk tahun 2018," tegas Pastika.

Selain itu, jaminan kesehatan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini setelah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Banyak masyarakat yang belum memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk berobat.

"Saat ini JKBM sudah terintegrasi ke JKN, memang banyak kendala yang dihadapi setelah terintegrasi tersebut. Banyak masyarakat miskin yang semula memiliki JKBM, kini tidak mendapatkan KIS. Hal ini memang harus didata ulang, agar masyarakat yang memang benar-benar miskin memperolehnya," imbuhnya.

Ditegaskan Pastika, jangan sampai orang kaya justru memperoleh KIS yang seharusnya menggunakan BPJS Kesehatan premium (asuransi berbayar-red). Hal inilah yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, agar jangan sampai masyarakat miskin yang tercecer tidak memiliki KIS. Untuk itu, Pastika berharap agar dalam waktu dekat semua permasalahan yang ada bisa segera teratasi. [rls/prov]

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: -

Kemiskinan

Bali

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!