Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Tokoh Kuta Nilai Polhut Arogan Hentikan Normalisasi Tukad Mati Patasari
Rabu, 2 September 2015,
19:05 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BADUNG.
Beritabali.com, Kuta. Tokoh Kuta dan warga di Kuta, Seminyak dan Legian sangat menyayangkan sikap Polhut Tahura Ngurah Rai bersama Dishut Propinsi Bali yang menyetop proyek normalisasi atau penataan muara sungai Tukad Mati Patasari, Kuta, Badung, Bali.
"Penyetopan proyek penataan muara Tukad Mati oleh Polhut Tahura Ngurah Rai bersama Dishut Propinsi Bali menunjukkan arogansi sektoral yang tidak memahami hakekat pembangunan kepentingan publik dalam penanggulangan banjir di kawasan destinasi pariwisata kuta," ujar Salah satu tokoh adat Kuta, Wayan Puspa Negara kepada Beritabali.com, Rabu (2/9/2015).
Menurut mantan anggota DPRD Badung itu, hampir setiap tahun wilayah Kuta, Legian, Seminyak dan sekitarnya terkena banjir karena muara Tukad Mati tersumbat sedimentasi. Atas dasar kondisi inilah sehingga muara Tukad Mati dibersihkan dan ditata oleh Pemkab Badung bersama warga mengingat musim hujan sudah dekat.
"Aneh proyek bertujuan baik buat publik kok distop. Padahal proyek itu memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh DPRD Badung dan Bupati Badung dalam APBD Badung tahun 2015," ungkapnya.
Melihat realita saat ini, Puspa Negara mengaku sangat menyayangkan sikap Polhut yang masih hanya melihat pengamanan tahura pada sisi lingkungan semata, tetapi belum mampu mencermati situasi emergency yang dialami masyarakat kuta.
Menurutnya, memang benar Polhut kalau berpikir secara sempit untuk penyelamatan tahura sekala kecil, tetapi tak sebanding denga tujuan mulia dan upaya penyelamatan masyarakat akan ancaman banjir dan pencorengan wajah destinasi Kuta yang akan menampar wajah bangsa di mata dunia.
Puspa Negara juga mengganggap aneh dan janggal jika yang menyetop proyek muara Tukad Mati oleh Polhut dari unsur pemerintah, sementara yang mengerjakan proyek Pemkab Badung yang notabene juga unsur pemerintah, dan yang menyetujui Kementrian Lingkungan Hidup dari unsur pemerintah.
"Ini aneh dan mempertontonkan disharmonisasi serta kebobrokan dalam bertindak. Bukankah pemerintah semestinya wajib mengayomi dan menjaga wilayah serta masyarakatnya dari berbagai ancaman demi kehidupan yg lebih baik. Ini kok pemerintah saling berseberangan dan berlawanan," pungkasnya.[bbn/dws]
Berita Premium
Reporter: bbn/net
Berita Terpopuler
01
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 1442 Kali
02
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 1094 Kali
03
04
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 935 Kali
05
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 831 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Selasa, 5 Mei 2026
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Senin, 30 Maret 2026
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Kamis, 26 Maret 2026
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang
Kamis, 12 Februari 2026