Tokoh Masyarakat Pulukan Mengaku Tidak Tahu

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tokoh Masyarakat Pulukan Mengaku Tidak Tahu

Negara

Rabu, 8 Oktober 2008, 14:57 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Kasus penebangan kayu di hutan lindung yang dilakukan oleh Perbekel Pulukan, I Wayan Armawa rupanya tanpa persetujuan oleh tokoh masyarakat maupun BPD. Padahal Armawa pernah menyampaikan kalau penebangan kayu tersebut sudah atas persetujuan BPD dan tokoh masyarakat.

Ujang Herman, salah seorang anggota BPD Pulukan mengungkapkan sejak awal pihaknya tidak pernah dilibatkan terkait dengan penebangan kayu di hutan lindung dengan maksud untuk rehab balai desa sehingga selanjutnya pihaknya tidak mau dilibatkan.

"Saya selaku anggota BPD tahunya malah dari koran. Karena sejak awal kami tidak dilibatkan tapi kok setelah ada kasus nama kami dibawa-bawa," katanya. Ujang juga menyampaikan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat sama sekali tidak tahu adanya kejadian itu. "Kalau dari media dikatakan penebangan kayu di hutan lindung sudah atas persetujuan BPD dan tokoh masyarakat, itu tidak benar. BPD dan tokoh masyarakat sama sekali tidak tahu hal itu," tandasnya.

Mohamad Tohir, anggota BPD lainnya mengungkapkan dalam hal penebangan kayu di hutan lindung tersebut, sama sekali tidak pernah diadakan rapat dengan BPD apalagi dengan tokoh masyarakat. "Apa yang dikatakan perbekel di koran itu tidak benar hanya rekayasanya, padahal sebagian besar anggota BPD tidak pernah tahu," tandasnya.

Sumarna, salah seorang tokoh masyarakat Pulukan menyayangkan tindakan yang dilakukan perbekel tersebut apalagi dengan membawa nama-nama masyarakat. "Masyarakat Pulukan yang tidak tahu hal tersebut ikut dibawa-bawa. Saya mohon ada tindakan yang lebih jelas dari pihak yang berwenang," ujarnya.

Sukarma, tokoh masyarakat lainnya mengaku tidak tahu mengapa dalam perjalanan proyek rehab tersebut ada penebangan hutan lindung. "Setelah ada masalah, baru kami diikutkan dengan cara merapatkan warga di beberapa dusun. Kami tidak terima dengan apa yang dilakukan Perbekel tersebut," ucapnya. (dey)