Kebijakan Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan mulai berlaku April 2026 menuai perhatian dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan mental.

Di balik efisiensi yang dijanjikan, terdapat ancaman psikologis yang dinilai belum mendapat perhatian serius dalam perancangan kebijakan tersebut, yakni technostress.

I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya, pemerhati kesehatan mental anak-remaja, hipnoterapis klinis di Indonesian Hypnosis Centre sekaligus mahasiswa doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia, mengingatkan bahwa technostress — tekanan psikologis akibat ketidakmampuan individu menghadapi tuntutan teknologi digital — berpotensi menjadi masalah besar jika tidak diantisipasi sejak awal.

"Kebijakan ini baru selesai setengah jalan jika hanya menjawab di mana ASN bekerja, tanpa menjawab dalam kondisi psikologis seperti apa mereka bekerja," ujarnya di Jakarta saat dikonfirmasi pada Minggu (22/3).

Tiga Lapis Kerentanan ASN

Menurut Dewa, ASN Indonesia menghadapi tiga lapis kerentanan yang khas. Pertama, struktur birokrasi yang berlapis membuat koordinasi yang sebelumnya dapat diselesaikan dalam satu pertemuan tatap muka kini harus melalui rantai komunikasi digital yang panjang, sehingga meningkatkan beban kognitif pegawai.

Kedua, karakter akuntabilitas publik ASN yang bersifat permanen berpotensi mengaburkan batas antara jam kerja dan waktu pribadi. Tanpa protokol yang jelas, budaya selalu terhubung atau always-on dapat berkembang secara tidak disadari.

Ketiga, tidak semua dari sekitar 5,4 juta ASN memiliki tingkat literasi digital yang sama. ASN di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur internet, namun tetap dituntut memenuhi standar kerja digital yang umumnya dirancang dari perspektif perkotaan.

Dampak ke Dunia Pendidikan

Tantangan serupa juga muncul di sektor pendidikan. Pembelajaran daring yang semakin meluas menempatkan guru dan siswa dalam ekosistem digital yang terus aktif.

Beragam faktor seperti notifikasi tugas, penggunaan berbagai platform belajar, hingga tuntutan respons cepat dari orang tua dan institusi turut memicu tekanan psikologis yang mirip dengan yang dialami ASN dalam skema WFA.

Para ahli menilai, tanpa protokol kesehatan digital yang jelas, sistem sekolah online berpotensi menimbulkan kelelahan pada tenaga pendidik, menurunkan konsentrasi siswa, serta mengaburkan batas antara waktu belajar dan waktu istirahat.

Aspek Psikologis Dinilai Terabaikan

Sejumlah strategi efisiensi yang dirancang pemerintah seperti fleksibilitas kerja, penguatan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, efisiensi penggunaan gedung, hingga pembelajaran adaptif dinilai masih berfokus pada aspek infrastruktur dan prosedural.

Belum ada pendekatan yang secara eksplisit mengatur ekosistem psikologis pelaksana kebijakan. Padahal, pengalaman negara seperti Belanda, Selandia Baru, serta negara-negara Nordik menunjukkan bahwa keberhasilan kerja hibrida sangat ditentukan oleh keberadaan protokol right to disconnect, pelatihan digital yang komprehensif, serta sistem pemantauan kesejahteraan pegawai yang terstruktur.

Riset yang dipublikasikan dalam JMIR Mental Health (2025) juga menunjukkan bahwa intervensi digital terbukti efektif dalam membantu mengatasi stres, kecemasan, depresi, burnout, serta gangguan kesejahteraan psikologis pada pekerja.

Pelayanan Publik dan Kesehatan ASN

Dewa menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kondisi mental ASN. Pegawai yang sehat secara psikologis dinilai lebih mampu berpikir jernih, berempati, dan mengambil keputusan secara tepat.

"Melengkapi kebijakan WFA dengan perlindungan psikologis bukan kemewahan — melainkan prasyarat agar reformasi birokrasi benar-benar sampai ke tujuan," pungkasnya.