Bali Diharapkan Bisa Dikelola Dalam Satu Manajemen

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bali Diharapkan Bisa Dikelola Dalam Satu Manajemen

Rabu, 3 Juli 2013, 16:27 WITA Follow

google.com/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pulau Bali sudah saatnya dikelola dalam satu manajemen. Pasalnya, wilayah Bali yang sangat kecil dan bila manajemen pengelolahan terpecah-pecah akan membuat Bali tidak bisa maju dan akan semakin terbelakang.

Hal itu disampaikan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Bali, Nyoman Gede Suweta. Menurutnya, banyak sekali kabupaten di Bali yang memiliki manajemen pengelolahan yang tidak holistik.

"Contohnya yang paling konkret adalah adalah penataan di Jalan By Pas Ngurah Rai yang menghubungkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dalam wilayah Kota Denpasar, taman di By Pass itu ditanami pohon kelapa. Sementara setelah masuk wilayah Kabupaten Badung ditanami pohon palem. Coba kita bayangkan, satu jalur jalan tersebut berbeda penataannya karena bupatinya berbeda," ujarnya, disesi pembekalan para bakal caleg PAN di Denpasar, Rabu (3/7/2013).

Suweta memaparkan bahwa fakta lain juga membuktikan jika Bali perlu dikelola dalam satu manajemen seperti banyak bupati di Bali yang menghadap menteri, melobi berbagai proyek. Bupati yang satu berkata A, bupati lainnya berkata B terhadap obyek yang sama.

"Akibatnya, banyak menteri hanya tersenyum melihat lobi-lobi itu. Para menteri akhirnya tidak perlu pikir, karena para bupati di Bali memperebutkan pembangunan tersebut dan akhirnya banyak hal yang tersendat pembangunan di Bali," paparnya.

Contoh yang paling update, kata Suweta yakni bandara internasional dimana ada yang mengatakan bandara itu harus di Karangasem, sementara bupati lainnya bilang harus di Buleleng.

"Pemerintah pusat akhirnya bingung mau ditaruh dimana bandara internasional alternatif tersebut," tuturnya.

Bagi mantan wakapolda Bali itu, pengelolahan Pulau Bali dalam satu manajemen tersebut salah satunya dengan mengembalikan otonomi khusus ke Provinsi Bali.

"Manajemen pengelolahan kewenangan dan kebijakannya ada di provinsi. Bila tetap di kabupaten, maka masing-masing kabupaten akan membawa kepentingan masing-masing, tanpa memperhatikan keutuhan Bali secara holistik. Ini semua demi keutuhan Bali," harapnya.(dws)