Ketua MES : Pariwisata Syariah Tidak Tepat Dijalankan di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Ketua MES : Pariwisata Syariah Tidak Tepat Dijalankan di Bali

Senin, 23 November 2015, 07:05 WITA Follow

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Setelah sebelumnya dituding ingin menggarap wisata desa syariah di Bali, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Dr. Dadang Hermawan membantah keras pernyataan tersebut. Setelah mendapat berbagai ‎masukan, ia menilai‎ pariwisata syariah tidak tepat diterapkan di Bali.

Hak itu disampaikan Dadang dalam diskusi bersama sejumlah LSM, tokoh lintas agama beserta sejumlah media massa di kediaman Ketua Yayasan Sandhi Murti, Ngurah Harta di Renon, Denpasar. Dalam kesempatan ini, Ketua Stikom Bali ini juga mengklarifikasi pernyataan sebagai hak jawab terhadap pemberitaan miring dibeberapa media cetak dan online.

"Saya tidak ada bicara soal itu. Seperti dalam pemberitaan tidak ada menyebut menggarap Desa Syariat. Saya hanya ambil sample kecil itu. Oleh karena itu kita akan ubah program kerja itu. Saya waktu itu hanya ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat," ucap Dadang dalam diskusi.

Setelah mendapat sejumlah masukan, Dadan menilai‎ pariwisata syariah tidak tepat diterapkan di Bali dan akan memunculkan sektarian serta inklusifitas terhadap ajaran agama tertentu. Untuk itu, ia ‎berjanji akan mengusulkan untuk merubah program tersebut. Selain itu, aspek ekonomi itu merupakan suatu pilihan yang sudah mendapat masukan dan kritik.

"Kita akan hindari penggunaan simbul agama di Bali dan merubah program kerja untuk mengusulkan di Bali tidak lagi menggunakan kata syariat, karena sangat sensitif di Bali. Kita hanya mengusulkan dan tapi tidak dalam posisi menolak. Apalagi tidak ada instruksi khusus yang menyampaikan bahwa Bali harus pariwisata syariat," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, secara tegas menolak pariwisata syariah jika dijadikan komoditi di Bali. Lantaran dikhawatirkan ada yang menyebutkan bahasa syariat jangan sampai menjadi bumerang bagi masyarakat, karena bisa dianggap menjadi bom syariah. Salah satu peserta diskusi juga menyebutkan jika semua pariwisata sama apa artinya. Jika pariwisata syariah diterapkan juga di Bali apa bisa menarik bagi wisatawan.

"Keragaman perlu dipahami secara luas. Ini kita tolak usulan dari Menteri Pariwisata yang mempersempit pariwisata di Bali," kata Hasan salah satu warga muslim di Bali yang seraya juga mengakui syariah itu bahasa Islam dan sangat riskan. Bahkan di Islam pun, bahasa syariah itu masih diperdebatkan dan menurutnya biarlah Bali seperti ini.

Dalam kesempatan yang sama, Adnyana dari Jaringan Hindu Nusantara yang mengaku sudah 25 tahun sebagi orang pariwisata di Bali, juga meminta biarkan di Bali berjalan seperti sekarang, jangan diotak-atik dengan ajaran agama. Biarkan di Bali jangan dibawa-bawa bau agama dan pariwisata syariah tidak bisa dijalankan di Bali sehingga harus tegas tidak bisa menerima pariwisata syariah.

"Seperti warung muslim atau warung mualaf seperti itu jangan didik seperti itu di Bali. Nantinya bisa saja dibuat warung halal, sehingga akan muncul warung haram. Ini sudah tidak tepat di Bali dan kita mohon ketenangan bagi semua umat beragama di Bali. Tapi jika sebagai keyakinan diri pribadi silahkan, karena itu yang akan membawa kedamaian, bukan dengan syariat seperti itu," tegasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh di Bali, Ngurah Harta berharap setelah diskusi ini, Bali tetap bisa kondusif dan tidak terpancing, karena di Bali sedikit berbeda dengan daerah lain. Selama ini masyarakat Bali hanya ingin pluralisme tetap terjaga, sesuai dengan jagat bali dan tanpa embel-embel agama, karena sangat riskan di Bali termasuk indonesia.

"Kita ingin fasilitasi agar pariwisata syariah ini tidak menjadi bola liar di masyarakat. Kita sebagai warga Bali bersama teman LSM menanggapi persoalan ini jangan sampai mengkristal dan menjadi kekuatan gerakan anarkis, sehingga perlu diklarifikasi dan sekarang sudah clear," pungkasnya.[bbn/dws]

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: bbn/eng

Wisata Syariah

Bali

MES

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com