Beritabali.com, Buleleng. Sejalan dengan komitmen Pemprov Bali memajukan dunia pendidikan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi perhatian terhadap nasib guru honorer yang rata-rata masih memperoleh gaji di bawah standar. Paling tidak, ujar Pastika, guru honorer harus mendapat upah sesuai dengan standar Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
Hal tersebut disampaikan Pastika saat menggelar simakrama di Balai Banjar Pucak Sari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng pada Sabtu (8/10).
Gubernur Pastika sangat prihatin mendengar penjelasan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Busung Biu Nengah Konten yang mengatakan bahwa gaji honorer di sekolahnya hanya berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp. 800.000. Upah sebesar itu menurutnya tidak wajar diberikan kepada seorang guru honorer yang juga punya peran penting dalam mendidik siswa.
Semestinya, kata Pastika, guru honorer dapat diberikan upah yang sesuai dengan UMK yang berlaku di tiap Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, sejalan dengan penyerahan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, pihaknya akan secepatnya melakukan pendataan guru honorer yang masih ber-SK Kepala Sekolah/Komite, agar dapat diangkat menjadi Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Provinsi.
“Nanti kita buatkan kriteria sesuai masa pengabdiannya, agar bisa segera diangkat menjadi tenaga P3K Provinsi sehingga mereka dapat digaji sekurang-kurangnya seuai dengan Upah Minimum Provinsi,” ujar orang nomor satu di Bali tersebut.
Lebih lanjut, Pastika juga mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan itu dibarengi pula dengan kualitas mengajar. Sehingga mutu pendidikan di Bali dapat terus ditingkatkan dan menghasilkan generasi penerus yang handal serta mampu bersaing.
Selain minimnya kesejahteraan, Nengah Konten juga mengungkapkan komposisi pengajar di sekolahnya yang didominasi tenaga honorer yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah. Terkait kondisi ini, beberapa kali pihaknya telah mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten agar dilakukan pengangkatan guru honorer SK-Kepala sekolah/Komite menjadi guru honorer SK-Kabupaten.
Namun sampai sekarang, pihaknya belum mendapatkan ban. Ia sangat berharap penyerahan kewenangan pengeloaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdampak positif bagi keberadaan guru honorer sehingga mereka dapat melaksanakan tugas lebih professional.
Terkait dengan pengajuan Kepala Sekolah SMA 2 Busung Biu agar guru honorer di sekolahnya dapat diangkat menjadi P3K Kabupaten, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menerangkan bahwa pihaknya terkendala kemampuan keuangan daerah. Kata Agus Suradnyana, sejak penerapan moratorium pengangkatan ASN, pihaknya mengakui sangat kelabakan menerima permohonan penambahan guru honorer.
Kendati demikian, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahun ini, Pemkab Buleleng baru mengangkat 1000 orang guru P3K SD. Sedangkan untuk gaji yang diberikan, pihaknya berusaha memberikan gaji sesuai dengan standar UMK Buleleng.[bbn/rls/psk]
