Wagub Bali Minta Penyaluran Dana BKK Diawasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wagub Bali Minta Penyaluran Dana BKK Diawasi

Senin, 17 Juli 2017, 14:28 WITA Follow

ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengharapkan adanya pengawasan penyaluran BKK sebagai pola pembangunan partisipatif di bidang adat, budaya dan agama.

Kata dia, melalui BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dengan plafon maksimal sebesar Rp200 juta untuk Desa Pakraman dan Rp50 juta untuk Subak dan Subak Abian di Provinsi Bali.

[pilihan-redaksi]

“Keterlibatan masyarkat dalam penyaluran dana BKK tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilatas penggunaan dana tersebut, sehingga penggunaan dana BKK akan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku,” ujarnya, Senin (17/7).

Menurut Sudikerta, hal itu dilakukan agar dana BKK jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena dana tersebut bersumber dari dana APBD untuk pembangunan, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sudikerta menjelaskan bahwa pada tahun 2017 dana BKK yang diperuntukan untuk pengelolaan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian diberikan kepada 607 Desa untuk 1.385 Desa Pakraman, 1.438 Subak Basah dan 1.118 Subak Abian di 9 Kabupaten/Kota se-Bali dengan total dana keseluruhan mencapai Rp. 404.800.000.000.

“Dana BKK ini ditujukan untuk memberikan stimulan kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana. Untuk itu diharapkan dapat digunakan dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya serta mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan,” ungkapnya. [rls/prov/wrt]