Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Rabu, 13 Mei 2026
Birokrasi Efektif dan Efisien Mampu Meningkatkan Mutu Pelayanan
Rabu, 4 April 2018,
07:50 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BADUNG.
Beritabali.com.Badung, Inti dari Reformasi Birokrasi adalah penataan sistem, penataan struktur dan penataan sumber daya manusia aparatur yang terlibat dalam birokrasi. Sistem dan struktur yang baik belum tentu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintah apabila aparatur yang menjalankan birokrasi tidak memiliki kompetensi yang handal.
[pilihan-redaksi]
Hal ini disampaikan Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada Rakor Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 Regional I, di Vouk Hotel & Suites Bali, Senin malam (2/4).
Hal ini disampaikan Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada Rakor Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 Regional I, di Vouk Hotel & Suites Bali, Senin malam (2/4).
Dewa Made Indra mengatakan, birokrasi yang diharapkan adalah birokrasi yang efisien dan efektif namun mampu menjawab respon semua fenomena penyelenggaraan pemerintahan. “Kedepan kita harus benar-benar menerapkan birokrasi yang efisien dan efektif dengan membangun organisasi yang ramping, namun dapat merespons semua fenomena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, reformasi birokrasi pemerintah daerah dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola organisasi. Dengan demikian kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi baik biaya dan waktu, dan mampu menjadikan birokrasi antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo mengatakan, Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sejalan dengan semangat Nawa Cita Presiden Jokowi-JK, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
[pilihan-redaksi2]
Menurutnya ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap responsivitas, transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah juga telah memberikan dampak positif pada Ease of Doing Business (EoDB) atau Kemudahan Berinvestasi di Indonesia dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat ke-72 dan target Pemerintah pada tahun 2020 adalah Peringkat ke-40 dari 190 negara. Sedangkan IPK Indonesia tahun 2016 dan 2017 berada pada skor 37 dari skala 100 atau peringkat 90 dari 172 negara yang di survey oleh Transparency International Indonesia.
Menurutnya ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap responsivitas, transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah juga telah memberikan dampak positif pada Ease of Doing Business (EoDB) atau Kemudahan Berinvestasi di Indonesia dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat ke-72 dan target Pemerintah pada tahun 2020 adalah Peringkat ke-40 dari 190 negara. Sedangkan IPK Indonesia tahun 2016 dan 2017 berada pada skor 37 dari skala 100 atau peringkat 90 dari 172 negara yang di survey oleh Transparency International Indonesia.
Lebih lanjut ditekankan, bahwa hal ini berarti masih perlu lebih gencar pelaksanaan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara konsisten agar terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dan birokrasi pemerintahan yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Pada rakor tersebut diikuti para Gubernur dan Bupati/Walikota se-regional I yang meliputi Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. (bbn/rlspemprov/rob)
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 1180 Kali
02
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 922 Kali
03
04
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 753 Kali
05
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 686 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Selasa, 5 Mei 2026
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Senin, 30 Maret 2026
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Kamis, 26 Maret 2026
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang
Kamis, 12 Februari 2026