Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Senin, 26 Oktober 2026
Pastika Harap RPJMD Gubernur Berikutnya Lebih Responsif Perkembangan Zaman
Senin, 23 Juli 2018,
19:05 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali yang disusun oleh Gubernur selanjutnya bisa lebih responsif akan perkembangan zaman.
[pilihan-redaksi]
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri rapat gabungan dengan anggota DPRD Bali membahas terkait Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2017 di ruang rapat utama, Kantor DPRD Prov Bali, Senin (23/7). Menurutnya perkembangan zaman saat ini sangat pesat, dimana saat ini perkembangan teknologi digital serta teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga diperlukan RPJMD yang sesuai untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang sesuai juga dengan perkembangan zaman.
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri rapat gabungan dengan anggota DPRD Bali membahas terkait Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2017 di ruang rapat utama, Kantor DPRD Prov Bali, Senin (23/7). Menurutnya perkembangan zaman saat ini sangat pesat, dimana saat ini perkembangan teknologi digital serta teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga diperlukan RPJMD yang sesuai untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang sesuai juga dengan perkembangan zaman.
“Jika nanti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sudah ditetapkan oleh KPU, saya sudah menyiapkan ruangan transisi bagi Gubenur Bali untuk menyusun RPJMD. Beliau juga bisa memanggil staf yang diperlukan. Tentu saya mengajak semua pihak, termasuk saya serta legislatif untuk turut serta mendampingi,” ujarnya dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.
Ia juga menyoroti tentang turunnya pendapatan dari target yang telah disusun pada tahun 2017. Menurutnya, pihaknya telah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan terutama dari pajak kendaraan bermotor. “Kami sudah melayani samsat online, pelayanan samsat terpadu. Istilahnya kami sudah menjemput bola untuk menggali sumber pendapatan, namun perlu diketahui ekonomi memang agak melemah yang mempengaruhi daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Untuk itu Ia setuju dengan usul legislatif agar menggali lagi sumber-sumber pendapatan dari segi lainnya. Salah satu sumber pendapatan yang menurutnya bisa dikelola ada aset-aset tanah pemprov. Selain itu ia juga berharap ke depan agar sektor pertanian lebih diperhatikan lagi.
“Saat ini banyak tanah milik pemprov yang mangkrak, dan tidak ada yang mau menyewa, karea memang luasnya hanya sekitar 2 atau 3 are, jadi jika kita jual dan bangun sesuatu yang menghasilkan di tanah pemprov yang lebih luas dan lebih strategis pasti membantu menaikkan pendapatan. Tapi saya tidak mau lakukan supaya tidak dibilang Pastika tukang jual aset tidak ada kepentingan politik untuk saya,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra menyinggung tentang upaya pemprov untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Selain ditutup dari SILPA tahun sebelumnya, pemprov juga melakukan rasionalisasi anggaran. Mengenai saran agar pemprov menggunakan dana CSR untuk menambah sumber pendapatan, Ia mengapresiasi usulan tersebut.
[pilihan-redaksi2]
Menurutnya semua harus ada regulasi yang jelas karena menurut UU Perseroan, dana CSR harus disalurkan oleh perusahaan ke masyarakat, dan dalam aturan sudah jelas menyatakan CSR bukan sumber pendapatan daerah. Sementara mengenai share income dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pihaknya telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan berharap bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Untuk itu Ia juga meminta pihak DPRD agar terus melakukan pendekatan persuasif kepada pihak Kementrian Perhubungan.
Menurutnya semua harus ada regulasi yang jelas karena menurut UU Perseroan, dana CSR harus disalurkan oleh perusahaan ke masyarakat, dan dalam aturan sudah jelas menyatakan CSR bukan sumber pendapatan daerah. Sementara mengenai share income dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pihaknya telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan berharap bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Untuk itu Ia juga meminta pihak DPRD agar terus melakukan pendekatan persuasif kepada pihak Kementrian Perhubungan.
Mengenai perbedaan angka realisasi pendapatan antara DPRD yang dalam data sebesar 449 milyar sementara versi eksekutif hanya Rp409 miliar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ida Bagus Ngurah Arda menyatakan pihaknya akan menyiapkan rincian yang jelas karena angka versi pemerintah juga telah disetujui oleh BPK sehingga Pemprov Bali meraih wacana WTP kembali.
Hal-hal lain yang menjadi sorotan dalam rapat gabungan tersebut antara lain carut-marutnya penerimaan siswa baru serta masalah pertanian yang perlu ditingkatkan lagi. (bbn/rlspemprov/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5852 Kali
02
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4605 Kali
03
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2571 Kali
04
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2213 Kali
05
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2198 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Senin, 21 September 2026
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
Senin, 21 September 2026