BERITABALI.COM, DENPASAR.
Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Gou Haodong yang baru sempat bertemu
Gubernur Bali karena kesibukannya mengaku lega mengetahui ketegasan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali untuk menertibkan usaha-usaha pariwisata ilegal yang ada di Bali.
“Pengusaha yang telah melakukan tindakan
ilegal harus ditertibkan kalau tidak akan merusak pariwisata Bali,” kata Konjen Gou saat audensi di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Jumat (23/11) .
Menurut Konjen Gou oknum pengusaha
pariwisata ilegal merugikan baik untuk
wisatawan Tiongkok begitu juga untuk citra Bali sebagai daerah pariwisata. Ia mengatakan musim kunjungan yang rendah (low season) wisatawan
di akhir tahun ini bisa menjadi momentum bagus untuk melakukan penertiban oknum yang mengambil keuntungan berlebih. Ia berharap wisatawan yang datang di Tahun Baru dan Imlek nanti akan mendapatkan pariwisata berkualitas yang secara otomatis akan memperbaiki kembali citra pariwisata Bali sebagai ‘surga terakhir’.
Konjen Gou juga memberi masukan bagaimana agar paket wisatawan yang dibuat bisa berkualitas. Ia meyakini sesungguhnya wisatawan Tiongkok memiliki kemampuan untuk membeli paket berkualitas, hanya saja ada oknum yang justru menyalahgunakan dengan praktek pariwisata yang ilegal.
Gou berharap penertiban kepariwisataan ini bisa segera dilakukan bukan saja untuk pengusaha Tiongkok namun juga semua praktek pariwisata ilegal lainnya. “Kami mewakili pemerintah Tiongkok menyampaikan sikap kami mendukung peningkatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Apa yang dilakukan pengusaha ilegal bisa merusak hubungan kedua negara,” kata Gou.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penertiban kepariwisataan merupakan salah satu program prioritasnya saat ini. Ia juga meyakinkan penertiban ini berlaku untuk semua pelaku pariwisata yang beroperasi di Bali. “Dalam waktu dekat kami akan membuat kebijakan termasuk Perda untuk mengatur kepariwisataan ini,” kata Koster.
Berbagai masalah pariwisata termasuk apa yang disampaikan Konjen Gou nantinya akan diatur dalam Perda tersebut. Wakil Gubernur Cok Ace juga mengatakan sudah mengumpulkan data-data permasalahan sebagai dasar dalam melakukan penertiban pariwisata di Bali. “Pemprov Bali dan komponen pariwisata mencoba menyusun strategi agar masalah ini tidak terus terjadi di Bali,” kata Cok Ace.
