Usai Dipenjara Kasus Reklamasi Liar, Bendesa Adat Tanjung Benoa Jalani Sidang Kasus Pungli

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Usai Dipenjara Kasus Reklamasi Liar, Bendesa Adat Tanjung Benoa Jalani Sidang Kasus Pungli

Kamis, 25 April 2019, 20:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Dengan mengenakan pakaian adat Bali Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda (47) didudukkan di PN Denpasar dalam perkara diduga melakukan pungutan liar (Pungli) di 13 Perusahaan Water Sport yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri).

[pilihan-redaksi]
Padahal mantan anggota Dewan Badung ini baru saja keluar dari tirai besi di Lapas Kerobokan setelah divonis Hakim 1 tahun penjara, dan denda 500 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan, (2/12/2018). Saat itu hukuman yang diterimanya atas kasus reklamasi liar dan pembabatan hutan mangrove di Pantai Barat Tanjung Benoa, Badung.

Dari pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Paulus Agung Widaryanto di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, menyebut bahwa pungli yang dilakukan Yonda terhadap 13 perusahaan diantaranya dari perusahaan Penangkaraan Penyu di Pulau Penyu dan PT Caputra Bumi Bahari (Quicsilver) di wilayah Desa Pekaraman Tanjung Benoa, Badung.

Di depan majelis hakim diketuai Esthar Oktavi,SH.MH, Jaksa mendakwa Yonda dengan tiga Pasal yakni 368, 374, 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terdakwa telah melakukan, menyuruh, turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau segaja membuat hutang maupun menghapus piutang," tegas JPU dalam dakwaan alternatif ke-satu.

Diuraikan, perbuatan itu dilakukan Yonda secara bersama-sama dengan dr. I Made Sudianta alias dr.Beker, I Ketut Sunarka dan I Made Kartika (Dalam proses penyelidikan) sejak 20 Desember 2014 hingga 2 Agustus 2017.

[pilihan-redaksi2]
Berawal saat Yonda terpilih menjadi Bendesa Adat Tanjung Benoa. Kemudian membuat program yang sesuai misinya menggali potensi yang dimiliki Desa Pekraman Tanjung Benoa yang hasil untuk meningkat kesejahteraan warga.

Pada tanggal 20 Desember 2014, Yonda membuat surat pemberitahuan yang pokoknya memberitahukan ke semua pengusaha wisata bahari di Tanjung Benoa agar mengenakan pungutan antraksi wisata bahari Rp.10.000, per aktivitas yang hasil dibagi dua, Rp.5000 untuk Desa Adat dan sisanya untuk pengusaha wisata bahari.

"Adapun pendapatan yang diproleh dari pungutan gali potensi sejak masa uji coba terhitung tanggal 20 Desember 2014 hingga 2 Agustus 2017 sebesar Rp.5.633.559.484 ditambah pungutan pada bulan Juli 2017 yang belum distor ke kas Desa sebesar Rp164.935.438," beber Jaksa dari Kejati Bali ini dipersidangan Kamis (25/4). (bbn/maw/rob)

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/maw

Kasus Reklamasi

Bendesa Adat Tanjung Benoa

Pungli

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com