Penggunaan Domisili Mendominasi, Ortu Siswa NUN Tinggi Ngeluh Tidak Dapat SMA Negeri

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Penggunaan Domisili Mendominasi, Ortu Siswa NUN Tinggi Ngeluh Tidak Dapat SMA Negeri

Senin, 1 Juli 2019, 15:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi menyisakan banyak keluhan di masyarakat, selain di tingkat SMP, jalur SMA di Denpasar juga mengalaminya.

[pilihan-redaksi]
Seperti yang dikeluhkan oleh salah satu orang tua yang anaknya lulusan SMP 1 Denpasar dengan nilai ujian nasional (NUN) tinggi namun dinyatakan tidak diterima di SMA Negeri terdekat yakni SMA 3 dan SMA 1. Dia mengeluhkan banyaknya penggunaan surat domisili untuk mencari sekolah favorit seperti di SMA 1 Denpasar.

Bahkan teman anaknya yang peraih NUN tertinggi di salah satu SMP favorit di Denpasar juga tidak bisa masuk satu SMA negeri pun di Denpasar karena sistem zonasi.

Orang tua siswa dengan nama inisial MS ini mengaku kecewa karena kini anak anak berprestasi susah dapat sekolah negeri dan pusing mau dimana akan menyekolahkan anaknya.

Hal serupa juga disampaikan ortu siswa lain berinisial WA yang mendaftarkan anaknya di SMA 3 Denpasar. WA menyebut peringkat pendaftaran anaknya terus menurun karena dikalahkan anak yang menggunakan surat domisili, sedangkan dia hanya menggunakan kartu KK. Dia cemas anaknya tidak diterima di SMA 3 Denpasar, meski anaknya tinggal di zonasi yg dekat sekolah.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB, kuota pada jalur zonasi ini mencapai 90 persen dengan menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan.

"Ketentuan itu berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB, atau dapat diganti dengan surat pernyataan keterangan domisili dari orang tua/wali murid dilegalisir kepala dusun dan lurah/kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili," jelasnya saat memantau penyelenggaraan PPDB 2019 SMA/SMK, hari pertama Jumat (28/6).

[pilihan-redaksi2]
Berkaitan dengan itu, Kadisdik menjelaskan untuk calon siswa yang mendaftar dengan menyertakan domisili, pihaknya akan melakukan peninjauan menuju rumah masing-masing dengan didampingi pihak sekolah dan perangkat desa dinas setempat.

Kunjungan ke rumah-rumah itu dilakukan bersama pihak desa dinas, bertujuan untuk memastikan penggunaan domisili sesuai ketentuan. Apabila setelah dilakukan kunjungan dan diketahui tidak memenenuhi ketentuan, maka secara otomatis sistem akan menggugurkan data siswa tersebut.

"Kalau terbukti benar (tidak sesuai ketentuan), tentu sistem yang menyeleksinya," ujarnya. [bbn/timred]