Beritabali.com, Denpasar. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, MS Candra Jaya menyatakan tak setuju dengan rencana pemerintah untuk menambah rombongan belajar (rombel) tiap kelas dan rencana "double shift" atau sekolah pagi sore di sekolah negeri.
[pilihan-redaksi]
Hal ini tak sesuai semangat pemerataan pendidikan dalam zonasi PPDB dan merugikan sekolah swasta yang ada di Bali.
"Kalau daya tampung sekolah negeri mau dimaksimalkan saya setuju, asal pengertian memaksimalkan itu jangan sampai nanti misalnya punya 10 kelas kemudian dibuat menjadi 15 kelas dan tidak boleh ada "double shift", ujar Candra kepada wartawan, Jumat (5/7/2019).
Peraturan Menteri Pendidikan, kata Candra, telah mengatur setiap kelas berisi 36 siswa SMA/SMK. Candra meminta agar jangan sampai nanti menjadi 40 siswa atau lebih per kelasnya.
"Itu kami nggak setuju, itu akan jadi masalah nanti setiap tahun. Ini bisa begini karena katanya masih banyak pejabat atau politis yang campur tangan, yang minta tolong untuk diloloskan, sehingga nanti bisa akan ada rombel (rombongan belajar) 40 an siswa per kelas. Di propinsi, Pak Boy bilang tak kisruh, tapi kalau ditekan secara politik kan nanti dia mencari cara, kan gitu, nanti akal-akalan muncul dikatakan siswa tak mampu atau siswa tak tertampung di sekolah," ujarnya.
Candra mengakui di sejumlah sekolah swasta seperti SMA Dwijendra dan sekolah swasta lain di Denpasar sudah "over" dalam hal pendaftaran siswa baru. Namun masih ada sekolah swasta lain yang belum maksimal mendapat siswa baru.
[pilihan-redaksi2]
"Jika tak dapat negeri kan masih ada SMA swasta seperti TP 45, kalau mau pemerataan pendidikan, kan katanya sudah tidak ada sekolah favorit atau sekolah berkualitas, jadi kenapa tidak diarahkan ke sekolah swasta lain yang belum dapat murid. Kalau sudah penuh di swasta nanti baru buka "double shift" di negeri," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, menurut Candra, pemerintah dalam hal ini Pemprov Bali bisa mengarahkan siswa yang tidak dapat negeri ke sekolah swasta. Kemudian Gubernur melalui APBD mensubsidi sekolah swasta.
"Jadi solusinya jangan diarahkan ke sekolah negeri lagi, semuanya yang belum dapat sekolah seharusnya arahkan ke sekolah swasta sesuai daya tampung. Jika dibantu APBD pasti ringan biaya yang ditanggung masyarakat. Yang terjadi sekarang ini justru siswa mampu ditampung di sekolah negeri, siswa yang bawa mobil mewah yang dapat subsidi, dikasi seragam gratis dan lainnya, ini kan nggak adil pemerintah ini. Harusnya malu orang kaya terima bantuan atau subsidi gratis lagi," kata candra. [bbn/psk]
