Kisruh PPDB Zonasi, Koster: Bikin Blunder dan Malu Saja

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kisruh PPDB Zonasi, Koster: Bikin Blunder dan Malu Saja

Rabu, 10 Juli 2019, 16:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut sumber persoalan dari polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Koster menyebutnya blunder dan memalukan.

[pilihan-redaksi]
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, Rabu (10/7), ia menyebut akibat dari permendikbud tersebut tidak saja mengorbankan hak peserta didik, tetapi juga mengganggu sistem penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam konteks membangun mutu pendidikan.

Maka itu, Kedepan ia tidak akan sepenuhnya mengikuti aturan menteri dan menerbitkan peraturan Gubernur (Pergub) tersendiri.

"Saya akan menerbitkan pergub tersendiri tidak sepenuhnya ikuti aturan mendikbud karena hanya menimbulkan masalah saja," tandasnya.

Kalau dilihat, lanjutnya dalam porsi PPDB, kuota sistem zonasi menurutnya mendapat porsi yang terlalu besar, yakni 90% sedangkan untuk jalur prestasi hanya 5% dan bagi masyarakat miskin 5%. Dalam aturan zonasi, ia juga menilai aturan itu mengesampingkan peran nilai atau nem siswa.

[pilihan-redaksi2]
Selain kemampuan, kapasitas, kualitas yang berbeda dari masing-masing siswa, Koster menyebut di semua kecamatan di Bali sekolah SMA atau SMK Negeri masih belum merata.

"Jadi bagaimana siswa di desa kecamatan yang tidak ada SMA -nya harus mendaftar di kecamatan lain terlebih sebelumnya pendaftarannya sudah diisi oleh satu kecamatan itu, jadi menurut saya ini peraturan bikin blunder, bikin malu sampai harus ditangani Presiden," sindirnya diikuti sorak peserta rapat paripurna.

Menurutnya, ini satu-satunya peraturan Menteri yang gagal total tidak menyelesaikan masalah karena itu, ia selaku kepala daerah di Bali tidak akan menjalankan peraturan tersebut.

Ia berprinsip membuat aturan untuk bisa dijalankan di semua daerah memastikan dan menjamin bisa melayani dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat . (bbn/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

Reporter: bbn/rob

Koster

PPDB

Permendikbud

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!