Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 22 Juli 2026
2 Tersangka Baru Kasus LPD Belumbang Kerambitan Ditahan
beritabali/ist/2 Tersangka Baru Kasus LPD Belumbang Kerambitan Ditahan.
BERITABALI.COM, TABANAN.
Kejaksaan Negeri Tabanan kembali menahan dua orang terkait kasus korupsi LPD Belumbang, Kerambitan. Mereka adalah mantan ketua LPD I KBA dan bendahara NNW.
Mereka berdua masih menunggu proses persidangan dan ditahan sementara di rutan Polres Tabanan selama 20 hari kedepan.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Ida Bagus Widnyana menyebutkan, penahanan dua tersangka baru ini merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang menetapkan sekretaris LPD Desa Belumbang Wayan Sunarta sebagai terpidana yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.
“Penyidik menyimpulkan telah didapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan kedua tersangka melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Penyalahgunaan dana pada LPD Desa Pakraman Belumbang, Desa Belumbang, Kerambitan, terjadi antar 2013 hingga 2017 dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp1,1 miliar lebih.
Adanya pengembalian kerugian negara oleh kedua tersangka, IKBA mengembalikan Rp 418 juta lebih dan NNW Rp 210 juta lebih, akan menjadi penilaian meringakan oleh jaksa.
“Itu akan menjadi pertimbangan kami, ada niat baik dari para tersangka,” ujarnya.
Saat ini kedua tersangka ditahan sebelum dilakukannya proses tahap II atau (penyerahan tersangka dan barang bukti) oleh tim jaksa.
Kedua tersangka di dakawa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Reporter: bbn/tab
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3790 Kali
Penembakan di Klub Malam Canggu, Dua Orang Terluka, Pelaku Diburu
Dibaca: 1452 Kali
Positif Ekstasi, Kanit Reskrim Polsek Kuta Ditahan Propam Polda Bali
Dibaca: 1447 Kali
Menhub Setuju Bandara Letkol Wisnu Dikembangkan di Bali Utara
Dibaca: 1394 Kali
Risiko terhadap Momentum Digital Indonesia
Dibaca: 1301 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli