Alasan Pemprov Bali Kukuh Ubah Status SMAN Bali Mandara

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Alasan Pemprov Bali Kukuh Ubah Status SMAN Bali Mandara

Senin, 6 Juni 2022, 19:40 WITA Follow

beritabali/ist/Alasan Pemprov Bali Kukuh Ubah Status SMAN Bali Mandara.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pemprov Bali menyatakan tetap akan mengubah status SMAN Bali Mandara dan menghapus jalur siswa miskin kendati sejumlah elemen masyarakat menuntut untuk membatalkannya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengubah kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, apabila SMAN Bali Mandara diubah statusnya maka, sekolah tersebut menghapus jalur siswa miskin. Dan sistemnya akan sama seperti sekolah negeri lainnya dan tidak lagi berasrama.

Kabar ini pun mengecewakan banyak masyarakat kurang mampu, khususnya para orangtua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di sana.

“Kalau dari perspektif lain saya kira di luar ranah kami. Kami melakukan evaluasi, masih banyak terdapat siswa miskin dan itu wajib pemerintah harus hadir,” jelasnya saat ditanya awak media di konferensi pers di kantor Disdikpora Bali, Senin 6 Juni 2022.

Bahkan, pihaknya juga membantah adanya tudingan bahwa perubahan status SMAN Bali Mandara ke sekolah umum itu lantaran kekurangan anggaran.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya harus menutup sistem asrama di sekolah tersebut lantaran ingin memberikan fasilitas yang sama bagi siswa miskin di Bali secara merata dengan jumlah 18 ribuan siswa.

"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi," ucapnya.

Apalagi, menurutnya sejumlah 18 ribu siswa miskin di Bali yang harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.

"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.

Kebijakan perubahan itu sendiri, menurutnya juga sudah melalui hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihaknya di Disdikpora Bali.

Sebab masih banyak siswa miskin yang tidak tertampung dalam SMAN Bali Mandara saat ini, dikarenakan hanya yang berkesempatan dan lolos seleksi di sana yang dapat mengenyam pendidikan.

"Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah," terangnya.

Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara.

Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.

"Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir," ungkap Boy. (sumber: Suara.com)