Di Bali Ada 175 Desa yang Terancam Hilang

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Di Bali Ada 175 Desa yang Terancam Hilang

Kamis, 1 September 2022, 22:16 WITA Follow

bbn/suara.com/Di Bali Ada 175 Desa yang Terancam Hilang.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Paris Ridwanudin mengungkap tiga wilayah di Indonesia sangat rentan tenggelam akibat perubahan iklim.

Tiga wilayah itu adalah pesisir Maluku dengan 1.064 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 1.018 desa, dan Sulawesi Tengah yang meliputi 1.011 desa.

"Desa-desa di wilayah lain seperti Bali 175 desa, NTB 297 desa, Sulawesi Utara 783 desa, Sulawesi Tengah 297 desa, Sulawesi Selatan 527 desa, Sulawesi Tenggara 954 desa, Gorontalo 201 desa, Sulawesi Barat 152 desa, Maluku Utara 934 desa, Papua Barat 570 desa dan Papua 662 desa juga tidak luput dari ancaman krisis iklim," paparnya dalam diskusi yang digelar Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Kamis (1/9/2022) di Denpasar.

Ancaman perubahan iklim ini dampaknya mengalami perang. Apalagi untuk wilayah Indonesia Timur yang akan mengalami penyusutan daratan.

"Krisis iklim telah mengancam tenggelamnya ribuan desa pesisir," ujarnya.

Sayangnya, pemerintah dinilai belum melakukan langkah penyelamatan lewat mall adaptasi. Apalagi, dampak perubahan iklim akan makin diperparah dengan ekspansi industri kreatif ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu juga akibat adanya penambangan atau industri sejenis. "Masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada sumber daya pesisir dan laut kehilangan ruang hidupnya akibat ekspansi tambang nikel," ujarnya.

"Kita mendorong bencana itu tidak hanya alam dan non alam, tapi memasukkan bencana industri. Sehingga warga punya hak untuk menggugar korporasi dan pemerintah yang memberikan izin," tutup dia.

Jadi, pihaknya mendorong RUU perubahan iklim, merevisi UU Kebencanaan serta disahkan RUU masyarakat adat.