PDIP Tabanan Serentak Menolak Tanda Tangan Hasil Pleno Pilpres

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PDIP Tabanan Serentak Menolak Tanda Tangan Hasil Pleno Pilpres

Sabtu, 24 Februari 2024, 09:16 WITA Follow

beritabali/ist/PDIP Tabanan Serentak Menolak Tanda Tangan Hasil Pleno Pilpres.

BERITABALI.COM, TABANAN.

Dewan Pegurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tabanan serentak pada Kamis, (23/2) tidak melakukan tanda tangan pada berita acara hasil pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan untuk Pemilu Presiden.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyebutkan, meski pihaknya tidak menandatangai berita acara hasil pleno perhitungan suara Pemilu Presiden di tingkat kecamatan, tapi tahapannya tetap berjalan.

“Mekanismenya tetap berjalan. Tapi, kami menggunakan hak yang diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan keberatan,” ujarnya Kamis, (23/2).

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan ini menjelaskan pihaknya bukan hanya melihat pada hasil perhitungan suara, tapi pada proses berjalannya Pemilu.

Ia melihat alasan penghentian pleno di tingkat kecamatan karena alasan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang bermasalah menurutnya masih belum jelas.

“Saksi dan partai politik peserta pemilu hingga kini belum menerima surat resmi dari KPU RI soal itu. Jika asalannya karena pembersihan sistem, kok baru dilakukan kan ini sudah pernah dicoba,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan beberapa contoh Sirekap yang bermasalah. Seperti temuan perbedaan hasil formulir C1 dengan hasil pada sistem Sirekap.

“Meski jumlahnya hanya beberapa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwirta yang dikonfirmasi Kamis, (23/2) mengatakan pihaknya belum menerima informasi itu. Jika itu sampai terjadi, Suwirta menyebutkan proses tetap berjalan atas rekomendasi dari Panwaslu.

“Jika menolak tandatangan dan sepakat pada hasil, proses tetap berlanjut hanya dicatat pada formulir kejadian khusus,” ujarnya