Jokowi Soal Beri Konsesi Tambang: Bukan Ormas Tapi Badan Usahanya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jokowi Soal Beri Konsesi Tambang: Bukan Ormas Tapi Badan Usahanya

Rabu, 5 Juni 2024, 11:34 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Jokowi Soal Beri Konsesi Tambang: Bukan Ormas Tapi Badan Usahanya

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Presiden Joko Widodo menjelaskan aturan tentang ormas keagamaan boleh mengelola konsesi tambang lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Jokowi mengatakan izin bukan diberikan untuk ormas keagamaan. Pemerintah akan memberikan izin itu ke badan-badan usaha milik ormas keagamaan.

"Jadi, badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya," kata Jokowi di Istana Merdeka Nusantara, Jakarta, Rabu (5/6).

Selain itu, pemerintah tidak serta-merta memberikan izin pengelolaan tambang ke ormas keagamaan. Jokowi menyebut akan ada penerapan aturan ketat.

"Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 30 Mei 2024.

Aturan itu memberi peluang bagi ormas keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Mereka mendapatkan prioritas penawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang.

Aturan itu ditanggapi beragam oleh berbagai kelompok masyarakat. Direktur Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin menolak kebijakan itu karena khawatir justru menimbulkan pertikaian di masyarakat.

"Saya berharap sekali supaya ormas Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama-agama lainnya menolak tawaran pemerintah untuk mengajukan IUP dan berbisnis tambang. Ditambah lagi langkah ini seperti upaya pemerintah untuk membenturkan antara masyarakat korban tambang dengan ormas keagamaan," ucap Amin melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6). (sumber: cnnindonesia.com)

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/net

Berita Bahasa Bali

Berita Bali Terkini

Info Bali

Berita Bali

Terkini Dari Bali

All About Bali

Tentang Bali

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!