DPRD Badung Susun Raperda Perlindungan Hewan Penular Rabies

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Susun Raperda Perlindungan Hewan Penular Rabies

Rabu, 17 September 2025, 10:49 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Susun Raperda Perlindungan Hewan Penular Rabies.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda menyusun regulasi tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies. Rapat pembahasan ini digelar pada Selasa (16/9/2025) di Ruang Madya Gosana Kantor DPRD Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus, I Made Sudira, menegaskan bahwa tujuan utama Raperda adalah memberikan perlindungan terhadap hewan yang terdampak rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat.

Menurutnya, langkah ini penting mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata yang harus dijaga dari ancaman rabies.

"Fokus utama berkaitan dengan perlindungan terhadap hewan terutama anjing, monyet yang berdampak terhadap penyakit rabies itu karena kita ketahui bahwasanya Badung daerah pariwisata tentu kita akan sangat konsen sekali terutama di pemerintah kabupaten Badung ini," jelasnya.

Sudira juga menambahkan, upaya pencegahan dan penanggulangan rabies harus menjadi indikator penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

"Sangat memungkinkan karena ini akan kita dorong di pemerintah kabupaten Badung terutama di dewan karena berkaitan dengan anggaran tentu akan kita godok di dalam rapat rapat berikutnya karena Perda ini sudah ditetapkan itu akan kita dorong bagaimana penganggaran di dalam pasal tadi sudah ada disana tentang pembiayaan akan kita gelontorkan di kabupaten Badung ini berkaitan juga dengan," bebernya.

Ia menyebutkan, sebelum Raperda ini diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk menyempurnakan regulasi.

"Itu tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan. Secepatnya karena mungkin bulan depan ini harapan kita akan kita serahkan kepada eksekutif mungkin tahapan mekanismenya sebagai regulasi sesuai regulasi dari eksekutif kita akan godok sekali lagi sebelum akan dilakukan paripurna," tutup Sudira.