Bank BPD Bali resmi menyalurkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) kepada CV Pelangi, perusahaan yang bergerak di bidang makanan khususnya produksi roti dan tepung. 

Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma SH MH kepada Owner CV Pelangi, Ketut Mudita pada Kamis (23/10/2025) di Sekar Jepun, Denpasar Utara.

Ketut Mudita menjelaskan, perusahaannya yang berdiri sejak tahun 2000 kembali mendapatkan kepercayaan dari Bank BPD Bali melalui program KIPK dengan nilai kredit sebesar Rp2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembelian alat produksi baru agar kapasitas dan omzet meningkat. “Kita mungkin tambah lagi dengan oven baru,” ujar Mudita.

Menurutnya, saat ini CV Pelangi memiliki omzet sekitar Rp300 juta per bulan dengan 90 tenaga kerja yang terbagi dalam tiga divisi. Segmen pasar CV Pelangi meliputi UMKM, hotel, dan kafe bintang empat ke bawah. “Segmen pasar kami 60 persen UMKM dan pasar tradisional kami ambil 55 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, skema subsidi bunga sebesar 5 persen dari pemerintah sangat membantu kelancaran operasional usaha. “Jadi yang kami rasakan sangat membantu karena terus terang di pasar tradisional dan kafe mereka bayarnya 30-45 hari, jadi di sana membantu untuk kegiatan operasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menegaskan bahwa program KIPK memberikan dampak positif bagi sektor industri padat karya di Bali. 

“Skema ini pemerintah pusat memberikan subsidi 5 persen, sehingga nanti dari harga pokok produksi dari pelaku industri bisa diturunkan sehingga meningkatkan kapasitas usaha,” ujarnya.

Ia menilai, CV Pelangi menjadi contoh penerima manfaat KIPK yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Tentunya kredit KIPK ini memberikan dampak positif bagi industri padat karya, nah Pak Ketut memberikan kesejahteraan bagi banyak pekerja ukuran UMKM sampai 90 orang, ini kan lumayan besar,” tambahnya.

Sudharma menegaskan, program KIPK memang diperuntukkan bagi industri yang mempekerjakan minimal 50 tenaga kerja. “Karena itu kita terus mencari industri-industri sesuai dengan enam sektor yang dibiayai dari program KIPK, yaitu makanan-minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, furnitur, serta mainan anak,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memanfaatkan program KIPK sebagai insentif ekonomi guna memperkuat sektor industri padat karya. Program ini menawarkan pinjaman hingga Rp10 miliar dengan tenor maksimal delapan tahun dan subsidi bunga 5 persen dari pemerintah. 

KIPK merupakan program pembiayaan khusus dari pemerintah pusat melalui Kemenperin yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

Program KIPK dirancang untuk memperkuat industri padat karya nasional, khususnya sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kredit ini bertujuan meningkatkan daya saing IKM dengan memberikan akses pembiayaan murah dan jangka panjang serta mendukung modernisasi dan efisiensi produksi melalui pembelian mesin, peralatan baru dan pengembangan usaha.