Bank BPD Bali semakin memperkuat perannya dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). 

Upaya ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Pemetaan dan Optimalisasi Sumber Dana Daerah dan Implementasi SP2D Online, yang digelar di Denpasar, Jumat (7/11/2025).

Agenda tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhamad Valiandra. Dalam kesempatan itu, Fatoni menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berlandaskan kemampuan pendapatan daerah, bukan pembagian setara antar-OPD. Ia menekankan manfaat SP2D Online dalam meningkatkan pengawasan, mempercepat layanan, dan memperkuat integritas tata kelola.

“Dengan adanya SP2D online ini kondisinya bisa dilakukan pengawasan, pekerjaannya bisa lebih efektif, efisien dan tentu transparan,” tegasnya.

Fatoni juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan fondasi utama dalam tata kelola APBD yang transparan dan akuntabel.

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.

Pada sesi berikutnya, Kepala Pusdatin Kemendagri, Muhamad Valiandra, mengungkapkan bahwa pengembangan SIPD-RI kini terfokus pada stabilitas modul akuntansi, pelaporan, dan integrasi SP2D Online dengan API BPD untuk menghadirkan data kas daerah secara real-time.

“Jadi ini kami juga sedang mencoba membuat pembaharuan untuk benar-benar laporan atau dokumen-dokumen yang dicreate di SIPD itu bisa paperless. Jadi enggak perlu diprint out,” jelasnya.

FGD juga menghadirkan Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima; Direktur Operasional sekaligus Plt. Direktur TI Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa; serta Irma Wibiyanti dari Pusdatin Kemendagri. Materi yang dibahas meliputi penguatan manajemen kas daerah, optimalisasi sumber dana melalui SIPD, dan strategi implementasi SP2D Online.

Ida Bagus Gede Setia Yasa memaparkan perjalanan integrasi SIPD sejak versi 1.1 hingga SIPD-RI versi 2.0.6 berbasis microservices. Ia menyebut BPD Bali berhasil mengimplementasikan SP2D Online di Pemprov Bali, Buleleng, dan Denpasar. Adapun penerapan penuh SIPD-RI dijadwalkan berlangsung pada 22 Januari 2025 untuk Pemprov Bali, 5 Juni 2025 untuk Buleleng, serta 30 Juli 2025 untuk Denpasar. Kabupaten Tabanan disebut masih berproses.

Bank BPD Bali juga menyiapkan tiga langkah tindak lanjut: perluasan implementasi SIPD-RI, pengembangan versi 3.1.1 berbasis SNAP-BI, serta inisiasi Modul Pendapatan versi 1.0.0.

Sementara itu, Simon Saimima berharap seluruh pemerintah daerah di Bali mampu mengelola manajemen kas secara efektif agar pembangunan lebih optimal. Ia menargetkan implementasi SP2D Online SIPD-RI serentak pada Februari 2026.

“Saya apresiasi kabupaten kota di bali yang sudah menggunakan KKPD dengan baik terutama Kabupaten Bangli, kami berharap semua dapat implementasi dengan optimal,” ujarnya.

Pusdatin Kemendagri juga menegaskan bahwa integrasi SP2D Online SIPD-RI dengan Bank BPD Bali sudah berjalan dengan baik. Pemprov Bali bahkan masuk empat besar nasional dalam jumlah transaksi yang diproses lewat sistem tersebut.

FGD ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi bersama Pemda Bali untuk mempercepat implementasi SIPD dan meningkatkan literasi pemanfaatan KKPD, sehingga transaksi Pemda dapat berjalan lebih akuntabel, efisien, dan bebas hambatan.