Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 29 Juni 2026
Pemkab Digugat Rp3 Triliun Lebih soal 'Seribu Tower', Ini Kata Bupati Badung
bbn/dok beritabali/Pemkab Digugat Rp3 Triliun Lebih soal 'Seribu Tower', Ini Kata Bupati Badung.
BERITABALI.COM, BADUNG.
Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi gugatan perdata senilai lebih dari Rp3 triliun terkait kerja sama pembangunan menara telekomunikasi dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (Balitower).
Gugatan ini diajukan karena Balitower menilai Pemkab Badung melakukan wanprestasi atau dianggap tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membenarkan adanya kerja sama pembangunan menara telekomunikasi tersebut.
"Ya memang, kita kan ada kerja sama dengan Balitower terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi di Badung," jelasnya, Senin (24/11/2025) di Badung.
Ia menjelaskan, kerja sama dilakukan berangkat dari kekhawatiran bahwa Badung bisa dipenuhi menara telekomunikasi jika investasi teknologi dibiarkan liar. Sebagai pusat pariwisata, Badung perlu menjaga estetika sekaligus mempertahankan kearifan lokal.
Baca juga:
Satpol PP Badung Mulai Bongkar Tower Bodong Tahap II, Hari Pertama Sasar Wilayah Kuta Utara
Langkah pembatasan tower dilakukan untuk mencegah Badung mendapat julukan baru yang dianggap merusak citra daerah.
"Nah, ada pertimbangan bahwa kalau ini kita biarkan, waktu itu, maka akan ada penyebutan baru nanti Bali ini. Bukan Pulau Bali Seribu Pura, akan menjadi Seribu Tower," ucapnya.
Pemkab kemudian mencari solusi agar jumlah menara tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas layanan telekomunikasi. Melalui regulasi Perpres, pemerintah daerah membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga, dan setelah beauty contest dilakukan, Balitower terpilih sebagai pemenang.
"Oleh karena itulah maka waktu itu dibuat, nah ada kesepakatan bahwa ya okelah kalau memang seperti itu, biar enggak terlalu banyak liar tower ini, ya kita batasi tower ini, tapi tidak mengurangi layanan itu," paparnya.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai penjaminan investasi, berdasarkan kajian rencana induk menara yang menentukan titik pembangunan.
"Yang sudah jelas didasarkan ada, kalau enggak salah, itu ada kajian-kajian rencana induk menaranya, kajiannya yang sudah ada berapa titik, 49 titik menara dengan penambahan ini," bebernya.
Balitower menilai Pemkab Badung tidak melaksanakan kesepakatan sehingga dianggap wanprestasi. Gugatan kemudian diajukan dan kini tengah memasuki tahap mediasi.
"Ya mungkin pihak Balitower merasa bahwa kami Pemerintah Kabupaten Badung dianggap tidak melaksanakan kesepakatan itu. Ya itu dianggap wanprestasi," katanya.
Dari pihak perusahaan, kerugian yang dihitung akibat wanprestasi mencapai sekitar Rp3 triliun lebih, mencakup kerugian material dan immaterial.
"Setelah dihitung berdasarkan perhitungan dari pihak Balitower kan itu kan di, kita dianggap yang bersangkutan dianggap ada kerugian sekitar Rp3 triliun lebihlah. Nah, itulah sekarang disampaikan ke kita, karena ada dua. Di sana itu adalah gugatan material dan immaterial," pungkasnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/aga
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
ABOUT BALI
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
