Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, peningkatan pendapatan daerah turut mendorong kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Pendapatan daerah meningkat sekitar Rp200 miliar lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya mencapai Rp9,5 triliun lebih naik menjadi Rp9,8 triliun lebih.

Sementara itu, belanja daerah meningkat sekitar Rp1,7 triliun, dari Rp11 triliun lebih menjadi Rp13 triliun lebih. Sebagian besar tambahan belanja tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru.

Belanja infrastruktur mencapai 59,8 persen, sedangkan belanja modal mencapai sekitar Rp4 triliun lebih.

“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp.4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah. Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya.

Adi Arnawa mengapresiasi DPRD Badung yang telah melakukan pembahasan hingga menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, anggaran perubahan tersebut diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas daerah. Prioritas itu mencakup penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata.

Prioritas lainnya yakni peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan pariwisata Badung yang berkualitas.

Program-program yang telah disepakati selanjutnya akan disinergikan dengan program yang tercantum dalam dokumen anggaran. Pelaksanaannya juga mengikuti tahapan evaluasi oleh pemerintah.

Perubahan anggaran tersebut turut mencakup sejumlah pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Badung. Pembangunan jaringan jalan baru yang telah dirancang juga didorong melalui perubahan anggaran guna meningkatkan keterhubungan antar kawasan.

Adi Arnawa berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati dapat memberikan manfaat serta membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Badung.

“Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah. Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antar wilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.